Kebijakan Baru Twitter atas Konflik Ukraina, Labeli Tweet  yang Langgar Aturan dan Tak Bisa Di-Retweet

JAKARTA - Twitter Inc akan mulai menempatkan pemberitahuan peringatan di depan beberapa konten yang menyesatkan mengenai konflik di Ukraina. Perusahaan media sosial ini, Kamis 19 Mei juga segera membatasi penyebaran klaim yang dibantah oleh kelompok kemanusiaan atau sumber kredibel lainnya.

Peningkatan terhadap informasi yang salah seputar invasi Rusia ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai "operasi militer khusus," adalah bagian dari kebijakan baru yang menguraikan bagaimana Twitter akan memantau secara ketat informasi yang salah selama krisis.

Platform media sosial ini menghadapi peningkatan pengawasan atas bagaimana mereka menentukan dan menangani informasi yang salah. Twitter telah setuju untuk diakuisisi oleh CEO Tesla,  Elon Musk, yang mengatakan sejak awal bahwa dia yakin situs tersebut harus menjadi platform kebebasan berbicara.

Pemberitahuan peringatan baru ini akan mengingatkan pengguna bahwa tweet mereka telah melanggar aturan Twitter, tetapi masih memungkinkan orang untuk melihat dan berkomentar. Platform tidak akan memperkuat atau merekomendasikan tweet tersebut dan retweet juga akan dinonaktifkan.

“Pendekatan itu bisa menjadi cara yang lebih efektif untuk campur tangan guna mencegah bahaya, sambil tetap menjaga dan melindungi pidato di Twitter," kata Yoel Roth, kepala keamanan dan integritas di Twitter, kepada media.

Perusahaan akan memprioritaskan penambahan label pada tweet yang menyesatkan dari akun profil tinggi seperti pengguna terverifikasi atau profil resmi pemerintah. Kebijakan ini juga akan memprioritaskan konten yang dapat membahayakan orang-orang di lapangan.

Twitter mengatakan mereka mendefinisikan krisis sebagai situasi di mana ada ancaman yang meluas terhadap kehidupan, keselamatan fisik, kesehatan, atau penghidupan dasar. Kebijakan itu awalnya akan fokus pada konflik bersenjata internasional tetapi juga ditujukan untuk peristiwa seperti penembakan massal atau bencana alam.

"Sementara garis waktu untuk pekerjaan ini dimulai sebelum perang di Ukraina pecah, kebutuhan akan kebijakan ini menjadi fokus yang lebih jelas ketika konflik di Ukraina berlangsung," kata Roth, seperti dikutip Reuters.