JAKARTA - Raksasa teknologi Meta akhirnya tidak lagi mengizinkan pengguna membagikan alamat tinggal mereka, atau seseorang tersedia untuk di lihat secara umum.
Keputusan Meta itu mengikuti permintaan dari Dewan Pengawas pada Februari lalu, yang meminta perusahaan untuk memperketat kebijakannya seputar berbagi alamat rumah pribadi karena kekhawatiran menyoal doxxing.
Doxxing adalah tindakan mengungkapkan nama, nomor telepon, alamat email, atau alamat rumah seseorang secara online dengan tujuan melancarkan kampanye pelecehan terhadap mereka.
Memang sebenarnya Facebook dan Instagram telah memiliki aturan tersebut, tetapi media sosial itu tidak mengambil tindakan lebih terhadap unggahan yang berisi alamat rumah dan dapat di lihat secara umum.
Meta menyatakan kebijakan baru ini mulai berlaku pada akhir tahun nanti. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga privasi pengguna di platformnya.
"Seperti yang dicatat oleh dewan dalam rekomendasi ini, menghapus pengecualian untuk informasi perumahan pribadi tersedia untuk umum dapat membatasi ketersediaan informasi ini di Facebook dan Instagram ketika masih tersedia untuk umum di tempat lain," kata Meta yang dikutip dari The Verge, Senin, 11 April.
“Namun, kami menyadari bahwa menerapkan rekomendasi ini dapat memperkuat perlindungan privasi di platform kami," imbuhnya.
Meski begitu, tak semua rekomendasi Dewan Pengawas dituruti Meta. Perusahaan mengungkapkan tidak akan mengambil tindakan pada unggahan yang menyertakan foto bagian luar rumah pribadi selama properti itu adalah sebuah berita.
Dikatakan Meta, kecuali dibagikan dalam konteks mengorganisir protes terhadap penduduk, termasuk berbagi bagian luar tempat tinggal milik publik milik pejabat tinggi, seperti kepala negara atau duta besar.
BACA JUGA:
Di samping itu, Meta juga tidak sepenuhnya berkomitmen untuk menerapkan alat yang memudahkan pengguna untuk melaporkan pelanggaran privasi di Facebook dan Instagram.
Itu karena prusahaan mengatakan sedang menguji cara untuk membuat opsi pelaporan Pelanggaran Privasi lebih mudah ditemukan. Dewan Pengawas menyarankan untuk membuat saluran khusus untuk menangani laporan doxxing juga, tetapi Meta menolak untuk mengambil tindakan itu.
Sebab, Meta telah lebih dahulu memilikinya dan telah bermitra dengan lebih dari 850 organisasi yang dapat dihubungi oleh korban untuk mendapatkan bantuan, seperti Saluran Bantuan Revenge Porn di Inggris dan Jaringan Nasional untuk Mengakhiri Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Amerika Serikat.
Sebagai informasi, Dewan Pengawas diluncurkan pada 2020, dan mencakup beragam anggota yang memberikan panduan eksternal tentang keputusan dan kebijakan moderasi Meta di semua platformnya. Meta tidak terikat pada keputusan apa pun yang dibuat oleh Dewan Pengawas, tetapi harus menanggapi setiap rekomendasinya seperti yang terjadi kali ini.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
