Bagikan:

JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya kerja sama dalam pengembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan dan memperkuat kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Hal itu, menurut Airlangga, akan banyak memberikan keuntungan.

“Tidak hanya untuk mengelola peluang dan tantangan yang berasal dari AI, tetapi juga untuk lebih memperkuat stabilitas dan kemakmuran Kawasan dengan menggunakan digital road-map di tahun-tahun mendatang,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, saat menyampaikan keynote speech dalam acara the ASEAN Workshop on 4th Industrial Revolution: Artificial Intelligence Implementation in Creative Industry yang berlangsung secara daring, Kamis, 25 November di Jakarta.

Airlangga Hartarto menjelaskan, era Revolusi Industri 4.0 berpotensi menaikkan tingkat pendapatan global dan meningkatkan kualitas hidup penduduk di seluruh dunia. Hingga saat ini, teknologi telah menciptakan kemungkinan hadirnya produk dan layanan baru yang meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan.

“Saya berharap dari diskusi ini akan ada masukan yang bermanfaat dalam mengembangkan Makalah Konsep Regional Masa Depan dalam Bergabung dengan Penelitian Kecerdasan Buatan,” ungkap Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu.

“Selama beberapa tahun terakhir, salah satu teknologi yang paling maju pesat untuk tujuan praktis adalah Artificial Intelligence (AI),” tutur Ketua Umum Partai Golkar.

Teknik AI memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan tingkat kecerdasan seperti manusia. Teknologi AI telah diberdayakan dan semakin banyak diadopsi di berbagai aplikasi, mulai dari tugas sehari-hari yang sederhana, asisten cerdas, dan keuangan, hingga perintah yang sangat spesifik, control operations, dan keamanan nasional.

Pemanfaatan AI diyakini dapat meningkatkan efisiensi bisnis, produktivitas dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Di samping itu, AI juga dapat diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan nasional dan daerah, termasuk penanganan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, seperti penciptaan lapangan kerja baru di luar manufaktur seperti rantai pasok, logistik, pusat pelayanan, dan kegiatan penelitian.

Namun demikian, menurut Brookings Report (2018), meningkatnya penetrasi AI ke berbagai aspek kehidupan juga menimbulkan masalah penting, seperti masalah akses data pribadi, bias dalam data dan algoritma, etika dan transparansi, serta tanggung jawab hukum.

Ada beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain meningkatkan akses data, meningkatkan investasi Pemerintah dalam AI, mempromosikan pengembangan tenaga kerja AI, membuat komite penasihat nasional, terlibat dengan pejabat pusat dan lokal untuk memastikan mereka memberlakukan kebijakan yang efektif, mengatur broad objectives yang bertentangan dengan algoritma tertentu, memelihara mekanisme untuk kontrol dan pengawasan manusia, mencegah perilaku jahat, dan mempromosikan keamanan siber.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Kearney dan EDBI (2020) memperkirakan bahwa AI dapat memiliki dampak keseluruhan yang kuat, yakni peningkatan Produk Domestik Bruto sebesar 10-18% di seluruh Asia Tenggara pada tahun 2030, atau setara dengan hampir 1 triliun dolar AS.