JAKARTA - Industri otomotif Jepang dirundung skandal yang dilakukan sejumlah pabrikan, termasuk Mazda Motor Corp. dan Honda Motor Co. Baru-baru ini, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata (MLIT) memeriksa kantor pusat kedua perusahaan ini.
Para pejabat mengatakan, otoritas setempat akan memutuskan apakah akan menjatuhkan hukuman administratif untuk mencegah terulangnya kembali setelah pemeriksaan.
Dilansir dari Kyodo News, Selasa, 11 Juni, kementerian akan mencabut perintah untuk menangguhkan pengiriman setelah memastikan bahwa model yang terkena dampak mampu memenuhi standar keselamatan dan kinerja lingkungan. Meski demikian, mereka mendesak perusahaan yang tidak mematuhi persyaratan untuk melakukan penarikan kembali (recall).
Sebelumnya, Honda terlibat kasus pelaporan data yang dipalsukan melibatkan sebanyak 22 model terdahulu produksi antara tahun 2009 dan 2017. Pabrikan juga menegaskan tidak ada model saat ini yang terdampak.
Sementara itu, Mazda terlibat penyimpangan pada uji tabrak dan output mesin untuk lima model, dengan dua model saat ini seperti MX-5 Roadster RF dan Mazda2 dihentikan sementara pengirimannya di Jepang.
BACA JUGA:
Skandal ini tidak hanya berdampak pada citra masing-masing pabrikan, tetapi juga memicu pertanyaan mengenai sistem pengujian sertifikasi kendaraan di Jepang.
Dalam beberapa kasus, para teknisi justru membuat kondisi pengujian lebih berat dari standar regulasi. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kepercayaan terhadap keamanan kendaraan.
Seorang profesor spesialisasi skandal perusahaan Tokyo Metropolitan University Ken Shiraishi, mengatakan bahwa penting untuk melakukan perubahan peraturan secara berkala seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat.
“Terdapat kurangnya dialog antara regulator dan industri otomotif yang menyebabkan ini terjadi,” kata Shiraishi.
Sementara itu tiga perusahaan lainnya, Toyota Motor Corp., Yamaha Motor Co., dan Suzuki Motor Corp. juga menghadapi penyelidikan di kantor pusat masing-masing pada pekan lalu yang dilakukan oleh otoritas setempat.