Jalanan Menggugat DPR

Panas Jakarta bukan hanya dari aspal yang mendidih. Dari Senayan, ucapan sembrono anggota DPR serta aksi joget-joget karena tunjangan naik menyulut amarah rakyat, menjalar ke jalanan, membakar kantor polisi hingga gedung DPRD di Makassar dan NTB. Korban berjatuhan. Affan Kurniawan, driver ojek online, tewas terlindas rantis Brimob memantik protes makin besar. Tiga nyawa juga melayang di Makassar akibat pembakaran DPRD.

Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Ia datang bertakziah ke rumah Affan dan menyerukan komitmen keadilan. Namun publik terlanjur hilang sabar. Pertanyaan yang bergema sederhana. Masih pantaskah DPR dipercaya?

Semua bermula dari anggota dewan yang bicara tanpa kendali—melecehkan rakyat di tengah krisis. Jusuf Kalla menyebut penyebab demo jelas. DPR menghina rakyat dengan ucapan asal-asalan.

Fraksi NasDem dan Golkar buru-buru menonaktifkan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Adies Kadir. PAN menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya. “Wujud tanggung jawab partai,” klaim NasDem. Namun rakyat melihatnya hanya tambal sulam.

Kemarahan kian liar. Rumah Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya dijarah. Nafa Urbach menangis, meminta maaf. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut dirusak. Bahkan pusat perbelanjaan jadi sasaran. Dari Prilly Latuconsina hingga Ariel, semua bersuara: jangan rugikan rakyat kecil.

Keresahan menembus batas negara. Musisi internasional EAJ Park ikut menyuarakan kritik. Presiden Prabowo bahkan membatalkan kunjungan ke China.

Dampak ekonomi langsung terasa. IHSG anjlok 2,35 persen, investor menahan modal, OJK buru-buru memastikan perbankan stabil. Namun yang runtuh sesungguhnya adalah kepercayaan publik—modal paling rapuh dalam demokrasi.

Rakyat kecil paling menderita. Ojol kehilangan nafkah, pedagang merugi, pekerja harian tak bisa bekerja. Demonstrasi adalah hak, tetapi anarki hanya melahirkan korban baru.

Sementara partai sibuk menyelamatkan muka, DPR berjanji lebih hati-hati bicara. Presiden mengundang ormas Islam juga memanggil petinggi parpol untuk meredakan situasi. Tapi akar masalah lebih dalam. Politik terjebak pencitraan, bukan substansi. Anggota DPR sibuk membuat konten di media sosial, alih-alih menyerap aspirasi.

Kini yang muncul bukan lagi sekadar amarah, tapi “Partai Jalanan”. Tanpa struktur, tanpa AD/ART, rakyat mengatur ritme demo hingga memaksa negara bereaksi. Krisis ini membalik logika politik: DPR bisa hidup tanpa rakyat, tapi rakyat bisa hidup tanpa DPR. Dan itu berbahaya.

Inilah koreksi terbesar pasca-reformasi. Bukan hanya bagi DPR, tapi seluruh elite politik. Jika tetap tuli, rakyat akan menulis sejarah dengan caranya sendiri—di jalanan, dengan api, dengan korban.

Satu hal perlu diingat. Marah jangan berubah jadi anarki. Kita berharap jangan lagi ada korban jiwa. Jangan sampai kegiatan ekonomi terganggu. Karena pada akhirnya, yang paling rugi adalah rakyat kecil itu sendiri. Partai Jalanan bisa lahir dari kekecewaan, tapi jangan sampai demokrasi ikut terbakar bersama mereka.