Reshuffle dan Persoalan Minyak Goreng

Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle kabinet. Tercatat ada dua Menteri yang dicopot yakni Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfhi digantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ketua Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil digantikan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto.

Selain itu, wakil menteri (wamen) di kabinet Jokowi juga mengalami perombakan. Pertama, Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni dilantik menjadi Wakil Menteri ATR/BPN, menggantikan sesama kader PSI Surya Tjandra yang telah menduduki jabatan tersebut sejak 2019 lalu.

Kemudian, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Watipo dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Keduanya menduduki kursi wakil menteri yang masih kosong.

Dalam keterangannya Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung menilai reshuffle kabinet yang dilakukan presiden bukan hal tiba-tiba. Sudah dipertimbangkan secara matang. Menurut Pramono kepada sejumlah wartawan, presiden memerlukan semacam refreshing atau penyegaran dari beberapa menteri dan wakil menteri. Kalau pun dilakukan di pertengahan bulan Juni itu hanya momentum saja.

Sebenarnya di tahun 2022 ini isu soal reshuffle ini sudah beberapa kali mencuat. Di waktu yang hampir bersamaan terjadi kelangkaan minyak goreng. Kalau pun ada, harganya meroket. Di saat itu pula isu reshuffle mencuat. Banyak disebut Mendag M Luthfi bakal dicopot digantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Makin santer saat sejumlah menteri Jokowi yang menjabat ketua partai, termasuk Zulkifli Hasan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PAN melemparkan wacana soal perpanjangan masa jabatan presiden.

Minyak Goreng

Lepas dari persoalan politik, pergantian Menteri Perdagangan dari M Luthfi ke Zulkifli Hasan menjadi salah satu yang disorot. Apalagi kalau bukan soal minyak goreng. Karena memang minyak goreng ini masih menjadi masalah. Presiden Jokowi sempat melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang menjadi bahan baku utama minyak goreng. Operasi pasar sering dilakukan. Pejabat di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan sejumlah petinggi perusahaan minyak goreng diperiksa dan ditahan terkait ekspor CPO.

Setelah harga eceran tertinggi (HET) dicabut dan harga minyak goreng berdasarkan harga pasar, minyak goreng kembali membanjiri pasar dengan harga yang membuat banyak emak-emak menjerit.

Belakangan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dicabut. Presiden meminta dengan tegas agar soal minyak goreng ini segera diatasi. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapat tugas dari Jokowi untuk mengamankan soal minyak goreng ini. Langkah diambil menteri utama yang kerap disebut media “Lord” dan menteri segala urusan ini akan melakukan audit terhadap perusahaan minyak goreng. Termasuk juga melarang minyak goreng curah.

Zulkifli Hasan sendiri setelah dilantik sebagai Menteri Perdagangan gerak cepat. Dalam 100 hari tugas pertamanya adalah mentuntaskan persoalan minyak goreng yang hingga kini masih tinggi. Ia pun melakukan kunjungan ke berbagai pasar tradisional memantau harga di lapangan.

Zulkifli Hasan atau sering disebut Zulhas ini mengaku sudah memiliki skenario untuk mengatasi permasalahan minyak goreng di Tanah Air. Hal tersebut sejalan dengan rencana pemerintah yang akan menghapus minyak goreng curah. Bahkan Zulhas mengaku juga sudah bertemu dengan pelaku usaha minyak sawit sebelum dilantik jadi menteri. Skala prioritasnya adalah memenuhi harapan presiden agar harga minyak goreng Rp14.000 ribu per liter.

Tugas berat bagi Zulkifli Hasan untuk menuntaskan persoalan minyak goreng ini. Bukan sekedar sidak ke pasar-pasar atau hanya retorika. Harus ada kebijakan yang pasti agar persoalan minyak goreng tidak berlarut-larut. Harus ada langkah kongkrit, misal kalau mau ekstrem, jika harga pasar dunia tinggi, pajak ekspor minyak goreng dinaikkan agar pasokan dalam negeri aman. Juga secara jangka pendek makin menggencarkan operasi pasar. Selain harus ada sinergitas dengan Menko Marves yang ditunjuk presiden untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng. Jangan saling mengandalkan.