Timnas Israel Main di Bali, Angkasa Pura I Belum Atur Pengamanan Bandara
Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi. (Foto: Dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi mengaku belum mengantur pengamanan di badara kelolaannya yakni Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali jika tim nasional (timnas) Israel jadi bermain di Bali.

Seperti diketahui, Timnas Israel menjadi salah satu peserta Piala Dunia U-20 2023 yang akan digelar di Indonesia.

Adapun perhelatan sepak bola dunia tersebut digelar pada Mei mendatang.

“Kita belum ada (pengamanan khusus). Yang penting bandara kita siapkan dari sisi infrastruktur dan lainnya,” katanya kepada wartawan, ditulis Rabu, 22 Maret.

Faik mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menjalin kominikasi dengan pemangku kepentingan lainnya sebelum menyiapkan keamanan khusus di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

“Untuk selanjutnya ada koordinasi dulu dengan stakeholder terkait,” ucapnya.

Sekadar informasi, keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia menang menjadi sorotan, bahkan menimbulkan kecaman. Bahkan, puluhan massa melakukan aksi tolak Timnas Israel di kawasan patung kuda Monas, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Maret, sore.

Tak hanya itu, Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan surat edaran (SE) yang meminta Menpora melarang timnas Israel berlaga di Bali di perhelatan Piala Dunia U-20.

Soal surat edaran yang beredar luas ini, pihak Pemprov Bali belum bisa dimintai konfirmasi. VOI sudah berupaya menghubungi pihak terkait, namun belum berbalas.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Menpora, Muhadjir Effendy mengatakan tak bisa mengambil sikap gegabah.

Ia menyerahkan situasi ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pernyataan itu disampaikan Muhadjir Effendy setelah sesi serah terima jabatan (Sertijab) Plt Menpora dari Zainuddin Amali di Wisma Kemenpora, Senayan pada Kamis, 16 Maret siang.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengatakan bakal lebih dulu melakukan koordinasi dengan jajaran terkait

“Intinya, kami tetap berpegang pada komitmen. Ini bukan soal kebijakan, tapi undang-undang,” kata Muhadjir Effendy.