Warga Jabodetabek Semakin Butuh Transportasi Umum yang Nyaman dan Terintegrasi

JAKARTA - Kebutuhan akan transportasi umum yang nyaman, terintegrasi, dan mudah diakses kini menjadi perhatian besar masyarakat urban, terutama di kawasan Jabodetabek yang memiliki mobilitas tinggi setiap harinya.

Tak sedikit warga yang tinggal di kota penyangga harus menempuh perjalanan panjang menuju Jakarta untuk bekerja, sekolah, maupun beraktivitas lainnya.

Namun, sistem transportasi lintas wilayah yang belum sepenuhnya terhubung masih menjadi tantangan yang kerap dirasakan pengguna transportasi publik.

Data menunjukkan kawasan Jabodetabek mencatat lebih dari 4,4 juta pergerakan komuter setiap hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,5 juta perjalanan berasal dari wilayah Bodetabek menuju Jakarta.

Besarnya mobilitas masyarakat ini dinilai membutuhkan sistem transportasi yang tidak hanya memadai, tetapi juga terintegrasi secara kelembagaan dan pengelolaan antarwilayah.

Menanggapi kondisi tersebut, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bersama Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menuju Kelembagaan Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek” di Jakarta pada 13 Mei 2026.

Forum yang menjadi bagian dari proyek Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek (CLEAR Jabodetabek) itu dihadiri lebih dari 60 peserta dari kementerian, pemerintah daerah, operator transportasi, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.

Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra, menilai integrasi sistem transportasi di kawasan aglomerasi Jakarta sudah menjadi kebutuhan mendesak.

"Lebih dari 1,5 juta perjalanan komuter dilakukan dari Bodetabek menuju Jakarta setiap harinya sehingga terdapat kebutuhan nyata integrasi pelayanan, tata kelola, dan sistem transportasi kawasan aglomerasi Jakarta. Kehadiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta nanti diharapkan akan menjawab itu: menyinkronkan perencanaan lintas wilayah dan sektor, agar layanan transportasi yang lebih terhubung dan berkualitas benar-benar terwujud di lapangan," ujarnya.

Saat ini, layanan transportasi lintas wilayah seperti Transjabodetabek memang sudah mulai berkembang dengan melayani 18 rute hingga kawasan Bodetabek. Namun, pengelolaannya dinilai masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari pembiayaan, pembagian kewenangan, hingga pengelolaan aset antarwilayah.

Sebagian besar operasional layanan tersebut masih ditopang APBD DKI Jakarta, sementara daerah penyangga yang turut menikmati layanan belum memiliki mekanisme kontribusi yang jelas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menilai integrasi transportasi lintas wilayah tidak bisa lagi ditunda.

"Integrasi transportasi publik perlu terus diperkuat. Salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan adalah integrasi kelembagaan transportasi, yang tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi benar-benar mampu mempercepat penyelesaian persoalan transportasi lintas wilayah, mengurangi beban emisi, dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik bagi masyarakat Jabodetabek," kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, yang diwakili Ujang Harmawan selaku Plh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Sementara itu, Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang, mengatakan forum tersebut menjadi langkah awal untuk membangun sistem transportasi kawasan yang lebih terintegrasi.

"Sebagai bagian dari upaya tersebut, ITDP bersama ViriyaENB berkomitmen menghadirkan pemodelan transportasi skala aglomerasi Jabodetabek sebagai kontribusi bagi Jakarta menjelang peringatan 500 tahun kota ini pada tahun depan. Pemodelan berbasis data ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan transportasi berkelanjutan di Jabodetabek ke depan," jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah persoalan utama yang menghambat integrasi transportasi turut dibahas, mulai dari tumpang tindih kewenangan antarinstansi, ketidakjelasan pembagian beban subsidi, hingga pengelolaan aset transportasi lintas provinsi yang masih terpisah.

Peserta forum juga menilai dibutuhkan sistem pembiayaan yang lebih adil dan berbasis data agar layanan transportasi publik dapat berjalan lebih optimal.

Salah satu usulan yang mencuat adalah pengembangan sistem tiket berbasis akun atau Account-Based Ticketing untuk membantu perhitungan subsidi dan kontribusi antarwilayah secara lebih transparan.

Selain itu, muncul pula rekomendasi pembentukan kelembagaan transportasi terintegrasi di Jabodetabek yang dapat menjadi wadah koordinasi lintas daerah tanpa harus menggantikan operator yang sudah ada.

Melalui upaya ini, sistem transportasi publik di Jabodetabek diharapkan tidak hanya mampu mengakomodasi mobilitas masyarakat urban yang terus meningkat, tetapi juga menghadirkan layanan yang lebih nyaman, efisien, dan ramah lingkungan di masa depan.