Kemenkeu Minta Pemda di Bengkulu Dorong UMKM 2021 Manfaatkan KUR
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu Syarwan saat diwawancarai terkait realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Bengkulu. (Foto: Carminanda/Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu meminta pemerintah daerah mendorong pelaku usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) memanfaatkan dana kredit usaha rakyat (KUR).

Dilansir Antara, Selasa, 6 April, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu Syarwan di Bengkulu, Senin mengatakan hingga akhir Maret 2021 penyaluran program KUR di Provinsi Bengkulu mencapai Rp749 miliar dengan penyalur terbanyak yakni BRI dan Bank Mandiri.

Berdasarkan rincian per daerah penyaluran KUR terbanyak ada di Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko dengan penyaluran sudah mencapai di atas Rp100 miliar.

"Apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi, banyak usaha yang memerlukan tambahan modal ataupun bantuan dana untuk memperlancar usaha. Organisasi perangkat daerah dalam hal ini harusnya wajib ikut andil dalam mendorong UMKM memanfaatkan program KUR ini," katanya.

Syarwan menegaskan berbagai organisasi perangkat daerah yang memiliki binaan UMKM seperti Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan serta Dinas Perikanan dan Kelautan harus mendorong pelaku UMKM agar mengakses KUR.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah itu sangat diperlukan mengingat masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui cara mengakses bantuan permodalan dengan bunga rendah tersebut.

Selain itu, Syarwan juga meminta pemerintah daerah mendorong masyarakat memanfaatkan kredit ultra mikro (UMi) yang menawarkan pinjaman hingga Rp10 juta per nasabah sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi.

Program penyaluran kredit UMi ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau masih memiliki potensi ekonomi yang sama sekali tidak terjangkau kredit perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Program pembiayaan ini mulai dilaksanakan sejak 2017 melalui pengalokasian anggaran sebesar Rp1,5 triliun.

"Maka dari itu kita juga minta dukungan dari pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat memanfaatkan kredit UMi. Dengan memanfaatkan program-program ini, maka kita harapkan ke depan perekonomian masyarakat akan dapat lebih baik lagi ke depan," katanya.