Dear Mahasiswa, Sudah Tahu Arti Prakonsepsi yang Penting untuk Menurunkan Angka Stunting?

JAKARTA - Penurunan angka stunting bukan cuma menjadi tanggung jawab orang tua. Demi mencapai generasi emas, maka mahasiswa yang masuk dalam masa remaja perlu mendapat ilmu pentingnya prakonsepsi.

Prakonsepsi merupakan penggabungan dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum, konsepsi yang berarti pertemuan antara sel telur wanita dan sel sperma pria. Prakonsepsi dilakukan untuk mengidentifikasi dan memodifikasi risiko biomedis, mekanis dan sosial terhadap kesehatan wanita ataupun pasangan usia produktif yang berenca untuk hamil.

Upaya meningkatkan kesehatan sebelum hamil adalah hal yang wajib dilakoni. Apa tujuannya? Agar berbagai permasalahan kesehatan yang biasa menghantui calon ibu seperti anemia, pendarahan, infeksi, hipertensi dan diabetes dalam kehamilan, serta HIV/AIDS bisa dihindari agar tidak terjadi stunting.

Prakonsepsi ini sudah bisa dimulai sejak masa remaja. Jadi, mahasiswa bisa menyiapkan diri jauh-jauh hari. Untuk membekali mahasiswa, Institut Pemerintahan Dalam Negeri melaksanakan kegiatan Stadium General secara daring dan luring dengan mengundang Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Maluku yang diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku serta Walikota Bukittinggi.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut dies natalis IPDN ke-67 yang akan digelar pada 17 Maret 2023. Rektor IPDN, Dr. Hadi Prabowo, M.M. bersama H. Sutarmidji, SH, M.Hum., Dr. Anton A. Lailossa, S.T., M.Si serta H. Erman Safar, SH berbicara mengenai Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah khususnya dalam hal Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran Dan Penanganan Stunting serta masalah daerah lainnya.

Stadium general ini dilaksanakan secara luring di Kampus IPDN Jatinangor dan diikuti secara daring oleh praja di seluruh kampus daerah. Rektor IPDN mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran didalam penerapan teori dan praktek kepada Praja.

“Seorang Praja dituntut mampu memiliki basic kepamongprajaan dengan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Kami menghadirkan para pelaksana dan pembuat kebijakan sehingga praja akan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi permasalahan publik di daerah,” ujarnya dalam keterangan media, Rabu, 8 Maret.