Bagikan:

JAKARTA - Australia resmi mengambil langkah drastis dengan melarang anak dan remaja di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial. Kebijakan yang mulai berlaku 10 Desember ini disebut pemerintah sebagai upaya melindungi kesehatan mental generasi muda dari perundungan, konten berbahaya, hingga efek kecanduan algoritma. Namun niat baik tersebut justru memicu kekhawatiran dari kalangan ahli kesehatan jiwa.

Larangan ini membuat lebih dari satu juta remaja kehilangan akses ke platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, tepat menjelang libur sekolah terpanjang dalam setahun. Di Australia, libur Desember hingga Januari sering kali berarti aktivitas sekolah dan layanan pendukung ikut berhenti sampai Februari.

Bagi Ayris Tolson (15), siswi asal Sydney, awal liburan mungkin masih terasa menyenangkan karena bisa bersama keluarga. Namun ia khawatir rasa sepi akan datang belakangan.

“Selama libur sekolah, rasanya seperti terisolasi sekitar enam minggu. Semakin lama, aku malah merasa makin ingin membuka media sosial. Ini bukan waktu yang tepat," katanya, dikutip dari laman Reuters.

Kekhawatiran serupa datang dari para profesional kesehatan mental. Mereka menilai penerapan larangan tepat sebelum libur panjang bisa memberi efek kejut, terutama bagi remaja yang selama ini mengandalkan media sosial untuk berkomunikasi dan merasa terhubung.

“Kondisinya berbeda kalau ini terjadi saat sekolah masih berlangsung,” kata Nicola Palfrey, Kepala Kepemimpinan Klinis di headspace, layanan kesehatan mental remaja yang didanai pemerintah.

“Kalau punya terlalu banyak waktu luang dan lebih sering sendirian dengan pikiran sendiri, apalagi saat merasa cemas atau sedih, itu bukan situasi yang ideal," lanjutnya.

Menurut para ahli, dampak terberat kemungkinan dialami remaja di daerah terpencil atau dari kelompok minoritas, seperti migran dan komunitas LGBTQI+, yang selama ini banyak mencari dukungan dan rasa aman di ruang online.

Pemerintah Australia tetap yakin kebijakan ini akan berdampak positif. Platform media sosial yang melanggar aturan terancam denda hingga 49,5 juta dolar Australia atau Rp548 miliar. Komisioner Keamanan Digital Julie Inman Grant menyebut larangan ini bertujuan menciptakan ruang tumbuh yang lebih sehat bagi anak. Namun ia juga mengakui tidak semua remaja nyaman di dunia nyata.

“Sebagian anak muda dari kelompok yang terpinggirkan justru merasa lebih menjadi diri sendiri di dunia online,” katanya.

Ia menyarankan agar mereka memanfaatkan ruang digital yang dikecualikan dari larangan, termasuk platform layanan dukungan kesehatan mental.

Di lapangan, berbagai layanan remaja mulai bersiap menghadapi lonjakan kasus. Kids Helpline, layanan konseling via telepon dan daring, menambah jumlah konselor menjelang liburan.

“Tekanan sekolah memang turun saat libur, tetapi ketika anak-anak terputus dari komunikasi dengan teman-temannya, itu justru bisa meningkatkan kecemasan,” kata Tony FitzGerald, kepala layanan virtual Kids Helpline.

Organisasi kepemudaan pun merasakan kegelisahan yang sama.

Lauren Frost dari Youth Affairs Council Victoria menyebut mereka akan merasa takut dan cemas.

"Interaksi dengan guru, pekerja sosial, atau pendamping remaja akan jauh berkurang selama liburan, padahal peran itu sangat penting di masa transisi," ucapnya.

Tidak semua remaja sepenuhnya terdampak. Annie Wang (14) mengaku masih bisa berkomunikasi melalui Discord, platform pesan yang dikecualikan dari larangan. Namun ia khawatir pada teman-temannya yang tidak punya alternatif serupa.

“Mereka seperti benar-benar terputus dari semua orang. Kemungkinan besar hanya mengurung diri di rumah sepanjang liburan, dan itu jelas tidak baik," katanya.

Pemerintah berencana mengevaluasi kebijakan ini selama dua tahun ke depan, termasuk dampak positif dan dampak tak terduga yang muncul. Sementara itu, para ahli kesehatan mental berharap negara tidak hanya fokus pada pembatasan, tetapi juga memastikan remaja tetap punya ruang aman untuk terhubung, didengar, dan mendapatkan bantuan saat dibutuhkan.