JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah akan mencari cara supaya pemekaran wilayah di Papua tak timbulkan kecemburuan di wilayah lain.
"Pemekaran akan dilakukan tapi tentu dicari jalan-jalan proseduralnya agar tidak terjadi apa yang disebut kecemburuan dan sebagainya. Kalau Papua itu kan memang tampaknya alternatifnya dimekarkan," kata Mahfud di kantornya usai rapat paripuna menteri di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (31/10/2019).
Dia mengatakan, moratorium pemekaran wilayah memang tengah diberlakukan saat ini. Tapi, lain cerita untuk pemekaran wilayah Papua. Sebab, pemekaran ini secara politis, ekonomis, dan administratif memang diperlukan oleh Papua.
"Secara umum ada moratorium. Tapi untuk Papua itu, baik secara politis, secara ekonomis, administratif memang diperlukan pemekaran," ungkapnya.
Sebagai menteri koordinator, Mahfud mengatakan dirinya telah berbicara dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pemekaran tersebut. Sebab, nantinya, pihak Kemendagri yang mengurusi pemekaran wilayah Papua tersebut.
"Ya itu kan penjurunya di Mendagri. Mendagri melakukan itu, kita enggak boleh intervensi," tegasnya.
Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Kabupaten Kaimana untuk meresmikan jalan antara Pegunungan Arfak dan Manokwari, Presiden Jokowi menjanjikan pemekaran untuk wilayah Pegunungan Tengah, Papua.
Dia mengatakan ada 183 usulan pemekaran daerah di atas mejanya. Tak hanya itu, tokoh adat Papua juga pernah meminta Jokowi memberikan izin pemekaran wilayah Papua saat berkunjung ke Istana Kepresidenan.
"Sebetulnya saya ngomong apa adanya. Sudah saya sampaikan sejak awal kita telah moratorium. Tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia," kata Jokowi saat itu di Papua, Senin (28/10/2019).
"Begitu dibuka satu yang lain pasti ngantre di depan kantor setiap hari. Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah... jangan tepuk tangan dulu... akan saya tindaklanjuti," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Setelah Jokowi bilang akan melakukan pemekaran di wilayah Papua, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan nantinya bakal ada dua provinsi baru di Papua. Hanya saja, pemerintah tengah memetakan masyarakat di wilayah tersebut agar asimilasi berjalan baik.
"Mungkin dibuka provinsi baru di sana. Mungkin ditambah dua gitu ya, tapi nanti lah harus dianalisis dulu dilihat petanya," jelas Mahfud di Jakarta, Selasa (29/10).
Selain itu, pemerintah juga akan mencari cara agar masyarakat yang tinggal di gunung dengan masyarakat yang tinggal di pantai dapat berasimilasi. (Wardhany Tsa Tsia/VOI)
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #suriah #nataru #natalPopuler
