Wapres Ma'ruf Amin Catat Usulan Pembentukan 2 Provinsi Baru di Papua

BIAK NUMFOR - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencatat usulan pembentukan dua provinsi baru yang disampaikan beberapa pejabat daerah di Provinsi Papua.

"Jawaban tentang pemekaran jadi ada dua adat, yang satu adat Saereri dan (kedua) Bomberai. Katanya belum juga aspirasinya untuk jadi provinsi tersendiri, kami catat. Mudah-mudahan ada juga DOB baru lagi," kata Ma'ruf Amin di Pantai Parai, Kabupaten Biak Numfor, Papua dilansir ANTARA, Jumat, 2 Desember.

Saat beraudiensi dengan sejumlah kepala daerah dan pejabat daerah di Biak Numfor, Papua, Jumat, Ma'ruf Amin mendapatkan permintaan untuk memekarkan satu daerah otonom baru (DOB) sebagai wilayah adat Saereri, yaitu provinsi Papua utara.

Sebelumnya, Kamis (30/11), Ma'ruf Amin juga mendengar usulan pemekaran wilayah Bomberai Raya atau Papua barat tengah menjadi provinsi baru.

"Pertama, saya sangat terkesan dengan semangat yang optimistis dari berbagai segmen sosial dalam mewujudkan Papua yang sejahtera, aman, dan damai. Tadi, saya keliling ke lima tempat, ini saya dapat kesan semangatnya ada, termasuk di Biak (Numfor) ini, untuk menjadikan Papua sejahtera, adil, dan damai," kata Ma'ruf.

Dia juga mengaku sudah mendengar dengan seksama pesan, refleksi, dan harapan dari para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Papua.

"Untuk memperkuat ukhuwah kebangsaan, persaudaraan kebangsaan di Tanah Papua. Kami dengar di Merauke, dengar di Mimika. Saya juga merasakan kekuatan sosial Papua yang dilandasi ikatan agama, adat, dan kepemimpinan yang baik dari pemerintah setempat. Ini menurut saya harapan-harapan yang bisa kita lihat," sambungnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Papua, Ma'ruf Amin menggelar audiensi dengan sejumlah kepala daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat. Dia juga menyaksikan berbagai terobosan teknokratik yang dilakukan pemerintah kabupaten dan kota, para local champion, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha di Papua.

"Saya mengapresiasi keinginan kuat untuk mengembangkan komoditas unggulan lokal, seperti sentra kopi di wilayah pegunungan, sentra lumbung pangan di Merauke, sentra rempah di Fakfak dan Kaimana, serta lumbung ikan di Biak. Saya sudah minta menteri kelautan, sesuai keinginan dari bupati, supaya bisa ekspor langsung dari Biak ke Jepang maupun ke Amerika," jelasnya.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap menuntut agar wilayah adat Saereri, yang terdiri atas Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Kepulauan Waropen, dan Supiori, dapat menjadi satu provinsi baru yaitu Papua utara.

"Perlu saya ingatkan bahwa dalam UU 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus menetapkan wilayah Papua akan dimekarkan sesuai dengan wilayah adat, maka enam wilayah adat sudah mendapat haknya, maka kami wilayah adat ke tujuh juga mengharapkan keadilan dari UU Otonomi Khusus," kata Herry.

Herry juga mengaku daerahnya cukup untuk membiayai sendiri anggaran di provinsi baru tersebut.

"Kalau kami mengekspor dan mendapat dukungan untuk rute penerbangan langsung Biak-Narita, dengan kapasitas 600-800 ribu ton per tahun, maka kami akan menghasilkan devisa untuk negara sebesar Rp17,5 triliun per tahun. Maka, kalau pun kami jadi provinsi, negara tidak pusing karena kami sudah menghasilkan uang Rp17,5 triliun untuk negara, jadi tidak membebankan negara," ujar Herry.

a