Perilaku politisi Indonesia belakangan ini bikin rakyat geram. Ada yang berteriak berantas KKN tapi justru tertangkap OTT KPK. Ada pula wakil rakyat yang ucapan dan perbuatannya membuat masyarakat gusar, bahkan menjadi salah satu pemicu demo di Jakarta dan sejumlah kota. Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, banyak politisi dan pejabat kita berubah menjadi politisi bibir—ungkapannya manis, namun tindakannya jauh berbeda.

***

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, membuat masyarakat kaget. Pasalnya, pria yang pernah menjadi Ketua Jokowi Mania (JoMan) itu saat menjabat sering melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan-perusahaan dengan target utama soal sertifikasi K3 (keselamatan dan kesehatan kerja).

Namun, ada udang di balik batu. Di balik aksi sidaknya itu, Noel diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan yang ia datangi. Dalam OTT tersebut, petugas KPK menyita barang bukti berupa sejumlah kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, serta uang tunai Rp170 juta, dan US$2.201.

Noel ternyata tidak beroperasi sendirian. Sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan serta beberapa orang dari perusahaan swasta juga ikut terlibat. Mereka ditangkap KPK dan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Di DPR RI pun tak kalah heboh. Beberapa nama politisi dianggap melukai hati rakyat melalui ucapan maupun perilakunya. Sebut saja Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem, Eko Hendro Purnomo dan Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar. Kelima orang ini sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing sebagai anggota DPR RI karena dianggap menyakiti hati rakyat.

Apa yang dilakukan para politisi itu, menurut Ray Rangkuti, hanya manis di bibir saja. “Mereka bicara kemiskinan sambil menyantap makanan enak di restoran mewah. Mereka bicara anti-korupsi sambil mengincar proyek, dan sebagainya. Istilahnya politisi bibir, ungkapannya manis tapi tindakan bertolak belakang. Ini bukan hanya terjadi pada Noel, tapi banyak politisi kita,” katanya kepada Edy Suherli, Bambang Eros, dan Irfan Meidianto saat bertandang ke kantor VOI di bilangan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, 26 Agustus 2025.

Tertangkapnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel membuat banyak pihak kaget. Bagaimana Anda melihat kasus ini?

Terus terang saya sedih dan kecewa mendengar kabar Noel kena OTT KPK. Secara pribadi, saya sudah cukup lama mengenalnya, sejak 1996 atau 1997. Soalnya kami sama-sama di lapangan sebagai aktivis. Kami sering berinteraksi dan saling mengenal. Makanya saya sedih dan kecewa mengetahui dia tertangkap KPK.

Ini sangat bertolak belakang dengan semangat reformasi?

Salah satu semangat dan cita-cita reformasi adalah melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Eh, Noel malah tertangkap. Dengan kejadian ini, menurut saya, salah satu perjuangan aktivis 1998 ternodai dan terciderai oleh tindakannya.

Sebagai seorang aktivis, mestinya integritasnya lebih kuat dibandingkan mereka yang tiba-tiba terjun ke politik tanpa merasakan pahit getir perjuangan membebaskan negeri dari KKN. Tapi ketika sudah berada di level pejabat dan penyelenggara negara, kok malah terkena OTT KPK. Inilah yang membuat saya kecewa. Mestinya dia tak tergoda melakukan tindakan itu.

Sebagai teman, bagaimana Anda melihat pribadi Noel?

Orangnya lumayan perhatian terhadap sesama aktivis. Dia termasuk tipe yang tidak menyimpan dendam. Kalau sudah bertengkar atau berdebat, ya berteman lagi. Tidak dibawa ke perasaan. Kalau marah ya marah, tapi setelah itu selesai, tidak ada dendam. Saya sendiri paling sering berdebat ide dengan dia di banyak tempat.

Kalau kita lihat, aktivis dan pejuang memang banyak yang harus meringkuk di penjara karena perjuangannya. Tapi Noel berbeda. Bagaimana tanggapan Anda?

Sebenarnya dalam perjuangan, aktivis tidak harus masuk penjara. Kalau pun ada yang dipenjara, biasanya karena idenya berseberangan dengan penguasa. Nah, Noel dipenjara karena dugaan mencuri uang rakyat. Itu jelas berbeda.

Kalau seorang aktivis dipenjara karena gagasan dan perjuangannya, dia justru dihormati. Bahkan dalam beberapa kasus, baik di dalam maupun luar negeri, usai keluar dari penjara mereka bisa menjadi pemimpin atau kepala negara. Orang menghormati integritasnya. Nelson Mandela di Afrika Selatan, Anwar Ibrahim di Malaysia, hingga proklamator kita Soekarno yang keluar-masuk penjara, semuanya mendapat kehormatan. Setelah proklamasi, saat Soekarno dan Moh. Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tak ada yang menolak, karena integritas mereka sudah teruji. Justru pengalaman di penjara membuat ketokohannya semakin kuat.

Sebelum tertangkap, Noel kerap melakukan sidak. Menurut Anda, itu bentuk pencitraan atau tanggung jawab?

Saya tidak tahu apakah yang dilakukannya itu pencitraan atau bukan. Sebagai orang luar, saya hanya tahu dari media. Setahu saya, Noel bukan tipe yang menyembunyikan sesuatu. Kalau dia sidak, ya apa adanya. Soal apa yang terjadi di balik layar, saya tidak tahu.

Tapi memang aktivitasnya itu—disadari atau tidak—telah membentuk citra sebagai pejabat yang aktif. Dia sidak ke mana-mana, pernyataannya keras di media, dan tampil tegas dalam talkshow. Akhirnya, citra itu berbalik menjadi bahan gunjingan ketika dia kena OTT KPK. Kepercayaan orang langsung runtuh. Artinya, bukan berarti tidak boleh aktif seperti Noel, tapi harus diimbangi dengan membentengi diri agar tidak ikut melakukan tindakan tercela.

Noel dikenal vokal, bahkan pernah menyerukan hukuman mati bagi koruptor. Tapi justru tertangkap OTT. Bagaimana Anda melihat kontradiksi ini?

Pernyataannya soal koruptor memang keras. Jadi sah-sah saja kalau dia rajin sidak ke sana kemari. Tapi keliru jika itu hanya dijadikan pencitraan. Harusnya pernyataan itu dijadikan pegangan moral. Namun saat kenyataannya bertolak belakang, publik mencibir. Wajah yang terlihat keras justru terjerembab dalam OTT KPK.

Saya kira ini bukan hanya terjadi pada Noel. Banyak elite politik kita senang dengan pencitraan, tapi sebenarnya tidak dijalani secara mendalam. DPR misalnya, mereka itu wakil rakyat, tapi gaya hidupnya justru bertolak belakang dengan rakyat yang diwakilinya. Kita melihat adanya kultur politik yang timpang: tampilan depan berbeda dengan kenyataan di belakang layar.

Contohnya?

Mereka bicara kemiskinan sambil menyantap makanan enak di restoran mewah. Mereka bicara anti-korupsi sambil mengincar proyek, dan sebagainya. Istilahnya politisi bibir, ungkapannya manis tapi tindakannya bertolak belakang. Ini bukan hanya terjadi pada Noel, tapi banyak politisi kita.

Noel ini kan aktivis, apakah dia salah masuk ke dalam sistem yang sudah korup?

Itu bisa jadi salah satu faktor. Dia tak bisa keluar dari teknis administrasi yang sudah biasa terjadi. Sistem pemerintah kita memang didesain untuk menjebak orang agar terperangkap dalam tindak pidana korupsi. Tapi kalau membaca kronologi peristiwa, rasanya tidak seperti itu. Soalnya ada permintaan dalam kasus ini kepada pengusaha. Nanti kita tunggu saja persidangannya.

Apakah karena integritas seseorang itu rapuh? Keras saat jadi aktivis, namun saat masuk birokrasi berubah?

Saat belum menjabat, mereka berteriak antikorupsi, pemerintah harus transparan, dialogis, melibatkan partisipasi publik, dan lain-lain. Namun saat masuk kekuasaan ternyata tidak demikian kenyataannya. Ini yang menyedihkan.

Jadi bukannya mereka yang mewarnai birokrasi, tapi justru birokrasi yang mewarnai mereka?

Ya, lebih tepatnya begitu. Itulah realitas yang kita lihat sekarang.

Apakah ini jebakan sistem birokrasi agar aktivis yang masuk tidak bersuara lantang?

Bisa jadi begitu. Yang saya khawatirkan, mereka justru melakukannya secara sadar demi bertahan hidup di lingkaran elite itu.

Anda pernah bilang menjadi aktivis itu memang tidak harus masuk penjara. Tapi dengan sistem yang sudah korup, bagaimana cara lepas dari jebakan itu?

Saya sering mengatakan soal Sufisme Politik. Maksudnya, sufi itu adalah orang yang mengambil secukupnya di dunia ini, lalu meninggalkan sisanya bagi orang lain.

Batas cukup itu apa, apakah hanya kebutuhan primer?

Ya, kebutuhan primer saja untuk hidup. Soalnya yang terjadi sekarang, dari kekuasaan yang sudah digenggam, mereka ingin mendapatkan uang dan popularitas sekaligus. Tiga-tiganya dalam genggaman: kekuasaan, popularitas, dan uang. Itulah yang membuat banyak pejabat terjebak.

Kalau mau cari uang, jadilah pengusaha. Kalau mau cari popularitas, jadilah musisi atau aktor. Kalau mau kekuasaan, jangan cari uang dari situ. Itulah yang saya sebut sufisme politik.

Bukan berarti harus kaya dulu baru masuk politik. Faktanya, yang tertangkap korupsi itu banyak juga yang kaya. Perilaku korup itu soal nafsu dan kemampuan menahan diri. Justru setelah masuk politik, hidup sederhana itu yang harus dijalankan—apalagi setelah masuk DPR RI. Kehidupan mereka mestinya mencerminkan rakyat yang diwakili.

Ini yang menjadi salah satu alasan demo belakangan ini? Bahwa perilaku anggota DPR kita sudah tidak mencerminkan rakyat yang diwakilinya?

Dalam 15–20 tahun terakhir, masyarakat melihat gaya hidup anggota DPR RI sudah berbeda jauh dengan rakyatnya. Sejak lama orang mengkritik DPR RI seperti showroom mobil mewah. Gaya hidupnya berpindah dari hotel ke hotel. Selama ini ada permakluman dari publik. Karena adanya permakluman itulah, anggota DPR RI tidak henti-hentinya diberi fasilitas yang membuat tingkat kenyamanan mereka terjamin.

Yang makin miris, sekarang ekonomi sedang sulit. Kalau ekonomi baik, mungkin kritik tidak akan sekeras ini. Jadi yang muncul adalah kejengkelan masyarakat. Ada nuansa bahwa mereka menjadi kelas tersendiri yang berbeda dengan rakyat biasa.

Implementasi sufisme politik ini berat untuk mereka yang sudah terbiasa hidup mewah. Apa solusinya?

Pertanyaannya, apa yang membuat anggota DPR RI merasa berada di kelas sosial tertentu, berbeda dari rakyat kebanyakan? Karena memang sejak awal mereka berasal dari kelas sosial tertentu. Coba cek saja, kebanyakan dari mereka anak pejabat, istri atau suami pejabat, dan sebagainya. Dari daerah asalnya pun mereka memang orang elite. Standar hidup mereka berbeda dari orang kebanyakan. Saat masuk DPR RI dan diminta hidup seperti rakyat biasa, mereka tidak bisa. Kenapa begitu? Karena yang disebut kemiskinan, kesusahan, atau kerja keras hanya mereka ketahui, bukan mereka alami.

Jadi sulit untuk merealisasikannya?

Pernahkah mereka merasakan kondisi di mana hari ini masih bisa makan tapi esok belum tentu? Kalau pernah, saya yakin mereka bisa merasakan. Itu namanya empati. Jadi mereka tidak mau gaya hidupnya sama dengan masyarakat umum.

Lalu bagaimana cara menggelitik mereka agar sadar bahwa yang dilakukan tidak benar?

Ini pertanyaan berat, karena menyangkut perubahan mindset. Idealnya, orang pertama yang mengetahui kesusahan rakyat adalah wakil rakyat. Yang pertama tahu harga beras naik mestinya wakil rakyat. Begitu juga kebutuhan pokok lainnya. Ada bocah bernama Raya yang meninggal karena cacingan, mestinya anggota DPR yang pertama bersuara keras.

Namun kenyataannya, kasus-kasus penting itu jarang mendapat perhatian. Sebaliknya, yang tersiar justru kabar tunjangan rumah anggota DPR RI Rp50 juta per bulan. Itu pun dalam perhitungan mereka masih dianggap kurang, karena standar sewa rumah Rp3 juta per hari.

Apa lagi yang Anda amati dari demo kali ini?

Demo terjadi karena tidak ada oposisi di parlemen kita. Akhirnya yang muncul adalah oposisi jalanan. Oposisi formal biasanya mereka yang kalah dalam pemilu tetapi tetap ada di parlemen. Oposisi non-formal adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Lalu ada oposisi dependen, yaitu rakyat. Karena oposisi formal dan non-formal landai, maka oposisi ketiga yang berperan. Makanya kita tidak tahu siapa korlap atau siapa yang mengoordinasi. Ini menunjukkan keresahan di tengah masyarakat. Kalau tidak bisa dikendalikan, bisa berujung chaos.

Prediksi Anda, apakah aksi protes ini akan berlanjut?

Selama tidak ada perubahan, aksi akan terus terjadi. Kalau tidak di jalan, mereka akan protes lewat media sosial. Saat anggota DPR reses ke daerah pemilihan, siap-siap ditanya masyarakat. Seorang anggota DPR jangan hanya berpikir untuk pemilih partainya saja, tapi untuk seluruh rakyat. Jadi oposisi formal dan non-formal tetap diperlukan agar aspirasi tidak hanya tersalurkan melalui oposisi jalanan. Selain itu perlu membangun masyarakat yang peduli. Rakyat harus memastikan pilihan mereka—baik eksekutif maupun legislatif—bisa dikoreksi jika salah. Jangan diam saja.

Jadi protes akan terus terjadi kalau anggota DPR RI tidak kritis terhadap pemerintah?

Anggota DPR RI selama ini mana kritiknya terhadap kinerja pemerintah secara menyeluruh? Mana sikap terhadap program makan bergizi gratis, Danantara, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, makin banyaknya PHK, dan lain-lain?

Persoalannya bukan hanya soal tunjangan rumah Rp50 juta. Pejabat dan wakil rakyat juga jangan sampai berkomentar dengan nada menantang atau merendahkan rakyat.

Menurut Anda, apakah pergerakan aktivis kita sekarang sudah bergeser dari idealisme ke pragmatisme?

Itu bukan baru terjadi sekarang, tapi sudah lama. Banyak aktivis yang tidak lagi mempersoalkan dugaan pelanggaran HAM pejabat, artinya mereka sudah berubah. Mereka juga tidak mempersoalkan pencalonan Gibran sebagai Cawapres tempo hari, itu artinya mereka sudah berubah. Bahkan mereka terlihat santai saja dipimpin Wapres yang sarat nepotisme. Itu tanda mereka sudah berubah.

Apa yang perlu dilakukan sekarang?

Yang diperlukan sekarang adalah kembali ke semangat reformasi. Era Orde Baru ditandai dengan negara yang powerful, sementara era reformasi ditandai dengan rakyat yang powerful. Yang perlu dilakukan juga adalah mengubah budaya. Lembaga independen sudah lengkap, problemnya ada di kultur yang dibentuk oleh mindset.

Sekarang kita kembali lagi ke era Orde Baru. Semua tersentral ke pemerintah. Pemangkasan anggaran untuk daerah membuat pemda kesulitan membiayai kebutuhan pokok masyarakat, seperti kesehatan dan sanitasi. Akibatnya, pemda menaikkan pajak untuk menutupi anggaran. Negara sekarang lebih diutamakan, padahal seharusnya negara dibentuk untuk mensejahterakan rakyat.

Di saat bersamaan, tumbuh watak pejabatisme dalam benak kita. Orang mempertaruhkan segalanya demi jabatan, termasuk menggadaikan idealisme. Dulu menentang nepotisme, sekarang diam. Dulu menentang militerisme, sekarang bergaya dengan busana ala militer.

Ray Rangkuti dan Gaya Hidup Lebih Dekat dengan Alam

Di luar kesibukan sebagai pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti memilih gaya hidup bersahabat dengan alam. Ia sadar betul kerusakan alam salah satunya karena ulah manusia. Karena itu, ia berusaha sedapat mungkin bersahabat dengan alam, menggunakan alam secara bijaksana. Apa yang dilakukannya banyak disebut sebagai back to nature.

Pria bernama asli Ahmad Fauzi ini memiliki sawah dan kebun di bilangan Ciseeng, Kabupaten Bogor. “Saya punya lahan sawah sedikit yang saya tanami padi tanpa menggunakan pupuk kimia, pestisida, dan herbisida. Jadi semua dilakukan secara alami. Kalau pun ada pupuk, hanya pupuk kandang,” katanya.

Hasil panen di sawah Anda ini apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga? “Oh ya, cukup sekali. Bahkan karena cukup itu saya bisa menjual kepada beberapa teman yang sudah mengetahui hasil panenan saya,” ujar pria kelahiran Mandailing Natal, Sumatera Utara, 20 Agustus 1969.

Menurut Ray, teman-temannya bisa membedakan beras yang ia tanam dengan yang kerap dibeli di pasar. “Mereka bilang cocok. Karena itu, mereka beli lagi dan lagi kepada saya. Cuma beras saya memang tidak bisa tahan lama. Jadi saya akan menggiling gabah sesuai pesanan saja,” lanjut alumni Fakultas Ushuluddin, Program Aqidah Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tanpa Sampah Plastik

Plastik menjadi salah satu concern Ray Rangkuti. Sedapat mungkin ia tidak menggunakan plastik sebagai pembungkus.

“Makanya kalau belanja ke pasar saya bawa tas sendiri. Saya bilang ke penjual tak perlu dibungkus dengan plastik, semua masuk saja ke tas belanja. Soalnya setiap belanja pasti dibungkus dengan plastik. Bayangkan berapa banyak bungkus yang digunakan dan akhirnya bermuara ke keranjang sampah,” katanya.

Kenapa ia tak mau menggunakan plastik? Karena plastik yang umum dipakai untuk membungkus sayuran atau bahan makanan di pasar umumnya sulit sekali hancur saat sudah menjadi sampah. Butuh ratusan tahun untuk bisa terurai di alam.

“Makanya saya berusaha untuk tidak menggunakan pembungkus dari bahan plastik. Karena itu, sampah plastik akan mencemari alam,” terang pria yang biasa menggunakan transfortasi publik ini.

Kini di daerah Ciseeng banyak sekali lahan persawahan yang beralih fungsi menjadi permukiman.

“Saya masih bertekad kalau lahan sawah itu fungsinya ya harus sawah, bukan untuk yang lain. Kalau pun ada yang menawari, saya tidak mau,” kata pria yang memiliki ciri khas menggunakan peci saat tampil di acara formal.

Pesan untuk Para Aktivis

Kepada anak muda, ia menyarankan agar tidak tergoda untuk ikut menjadi pragmatis seperti banyak aktivis. Saat masih berjuang di jalan idealis, namun setelah menjadi pejabat atau tokoh berubah jadi pragmatis.

“Bangsa ini butuh figur yang memiliki karakter. Ada kecenderungan generasi sekarang ikut menjadi pragmatis juga. Kalau bisa menahan diri untuk tidak menyumbang pada hal yang memburukkan bangsa, itu sudah sesuatu yang luar biasa,” kata pengamat yang kerap tampil di sejumlah acara teelvisi ini.

Problem kita, kata Ray, bukan soal uang. “Sistem kita tidak buruk, tapi kita kehilangan karakter yang bersih untuk membangun bangsa. Kalau problem ini bisa kita atasi, sila kelima Pancasila itu sudah di depan mata,” ujar Ray salah seorang pendiri Komite Independen Pemantau Pemilih (KIPP).

Adab politik atau akhlak politik, menurutnya, mutlak diperlukan. “Kalau tak ada itu, jangan harap akan ada perubahan. Kita akan berputar di tempat saja,” katanya.

Sementara selama ini banyak orang hanya berpegang pada aturan tertulis semata.

“Kan tidak ada aturannya, jadi bisa dilakukan. Ada lagi yang melakukan nepotisme, tapi tetap jalan karena merasa tidak ada aturan tertulis soal nepotisme,” terangnya.

“Kita harus naik level dalam memahami demokrasi. Demokrasi itu bukan sekadar seperangkat aturan, tapi seperangkat etika dan moral. Dalam konteks agama, kita dianjurkan menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang banyak. Seperti hadis Nabi Muhammad: Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu lebih tinggi dari aturan,” tandas Ray Rangkuti.

"Saya kira ini bukan hanya terjadi pada Noel. Para elite politik kita itu sangat senang dengan pencitraan, namun sebetulnya tidak dijiwai secara mendalam. DPR misalnya, mereka itu kan wakil rakyat, tapi gaya hidupnya bertolak belakang dengan rakyat yang diwakilinya. Kita melihat sebuah kultur politik di mana tampilan dengan kenyataan saling bertolak belakang,"