Eksklusif, Ketum IAI Nurul Falah Eddy Pariang Dukung Obat Tradisional Naik Kelas

Indonesia memiliki potensi tanaman obat yang kaya dan ramuan obat tradisional sudah dikonsumsi masyarakat turun-temurun. Karena itu Ketua Umum IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Apt. Drs. Nurul Falah Eddy Pariang mendukung penuh agar obat tradisional Indonesia bisa naik kelas. Ke depan obat tradisional Indonesia diharapkan bisa menjadi alternatif dan bersaing.

***

Menurut Nurul Falah Eddy Pariang,  kekayaan alam Indonesia ini belum dimanfaatkan secara maksimal. “Indonesia ini negara  dengan megabiodiversiti nomor dua setelah Brazil, tetapi kurang dapat memanfaatkannya dalam bentuk sediaan farmasi atau obat. Apakah itu obat tradisional atau obat mendern untuk masyarakat kita sendiri,” katanya.

Berdasarkan siaran pers BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) pada 19 Februari 2020, potensi Indonesia ini memang jauh lebih besar dibandingkan negara lain. Tidak kurang 30.000 spesies tumbuhan maupun sumber daya laut yang bisa digunakan sebagai bahan dasar obat. Ada 9.600 spesies tanaman dan hewan yang memiliki khasiat obat belum dimanfaatkan secara optimal sebagai obat herbal. Dengan potensi ini ke depan bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pengekspor produk herbal terkemuka di dunia.

Obat tradisional, kata Nurul punya tiga kelas. Yang paling tinggi adalah yang berstatus fitofarmaka. “Obat tradisional itu ada tiga kelas; pertama jamu, kedua obat herbal terstandar (OHT) dan ketiga fitofarmaka. Untuk menjadi fitofarmaka harus melewati uji klinik. Obat tradisional yang sudah berstatus  fitofarmaka itu setara dengan obat-obat lainnya yang perlakuannya uji klinik. Alhamdulillah fitofarmaka di Indonesia sudah diakui. Ada istilahnya OMAI yaitu obat modern asli Indonesia. Kalau sudah jadi fitofarmaka itu keren, karena penggunaannya setara dengan obat-obat lainnya. Jadi bisa menjadi alternatif dan bersaing dengan obat yang sudah beredar,” katanya sembari menambahkan pertumbuhan dan perkembangan obat tradisional ini harus didukung agar bisa menambah nilai tambah dan meningkatkan perekonomian.

Meskipun obat tradisional sudah bertatus fitofarmaka dan sudah edar di masyarakat, pengawasan tetap dilakukan pemerintah dalam hal ini oleh BPOM, sebelum obat tersebut diedarkan dan setelah obat beredar di tengah masyarakat. Tujuannya agar obat yang diproduksi dan digunakan masyarakat benar-benar aman.

Selain soal obat-obat tradisonal Nurul Falah Eddy Pariang juga berbincang soal perjuangan IAI mengawal RUU Kefarmasian dan Kemandirian Farmasi Nasional, tentang kiprah apoteker di masa pandemi COVID-19 dan pemahaman publik yang masih minim soal fungsi dan peran seorang apoteker. Inilah petikan wawancara selengkapkan pada Edy Suherli dan Rifai dari VOI yang menemuinya di sekretariat IAI Pusat, di bilangan Tomang, Jakarta Barat belum lama berselang.

Bisa diceritakan perjuangan Anda dan tim dari IAI mengawal perumusan RUU Kefarmasian dan Kemandirian Farmasi Nasional di DPR RI hingga saat ini?

Alhamdulillah saya dapat pertanyaan ini. Ini juga bentuk pertanggungjawaban kami pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dan kepada seluruh apoteker Indonesia. Jadi rancangan undang-undang itu sebetulnya sudah kita usulkan sejak tahun 2014. Sudah masuk di dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) DPR RI. Waktu itu namanya adalah Rancangan Undang-undang Praktik Kefarmasian. Kita ingin mendapat perlindungan saat praktik, mirip seperti UU Praktik Kedokteran yang dimiliki para dokter.

Namun RUU Kefarmasian ini tidak dibahas, soalnya ada tiga  RUU dari lembaga berbeda yang menyangkut kefarmasian. Pertama yang kami usulkan, kedua RUU Sediaan Obat, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Dan ketiga RUU tentang Obat Tradisional dari Kementerian Kesehatan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan.  Dirjen Farmasi Kementerian Kesehatan RI minta tiga RUU ini dijadikan satu saja. IAI dan Kementerian Kesehatan setuju, namun  Badan POM ingin mengusulkan RUU sendiri. Atas arahan Dirjen, RUU berubah menjadi RUU Kefarmasian dan Kemandirian Farmasi Nasional.

RUU Kefarmasian ini apa saja isinya?

RUU ini tidak hanya mencakup praktik kefarmasian, tetapi juga soal tenaga kefarmasian, kita tahu tenaga kefarmasian di apotek dan tenaga teknis kefarmasian. Ini harus diatur sedemikian rupa sehingga menjadi human capital di bidang farmasi yang tanggungjawab dan tugasnya berbeda dan yang paling penting keduanya menjadi profesional. Setelah itu mengatur soal praktik kefarmasian itu sendiri. Tugas apoteker itu menjamin menjamin sediaan farmasi atau obat sejak obat itu dibuat, didistribusikan dan dilayankan kepada pasien.

Yang paling ketinggalan itu di pelayanan kefarmasian. Orang ke apotek kadang cuma beli obat, padahal yang lebih penting adalah informasinya dari apoteker. Apakah ada interaksi dengan obat lain, dan soal efek samping obat juga penting. Ini semua bisa ditanyakan  ke apoteker.

Lalu  upaya-upaya kefarmasian, fasilitas kefarmasian, produk kefarmasian, penelitian dan pengembangan kefarmasian. Belajar dari pandemi COVID-19 kita tidak mandiri dalam memproduksi obat, kita juga mengusulkan soal kemandirian farmasi nasional. 

Mengapa hal ini penting diusulkan?

Soalnya Indonesia ini negara  dengan megabiodiversiti nomor dua setelah Brazil, tetapi kurang dapat memanfaatkannya dalam bentuk sediaan farmasi atau obat. Apakah itu obat tradisional atau obat mendern untuk masyarakat kita sendiri. Kemudian kemajuan teknologi informasi itu luar biasa pesat. Sekarang pembelian obat bisa  secara online. Nah bagaimana orang beli obat secara online tapi tetap aman. Lalu hubungannya dengan BPJS juga kita diatur, kita pengin mendapatkan kapitasi parsial di dalam BPJS, tidak hanya tenaga medis.

Nah yang terakhir yang ingin kita sisipkan di dalam RUU Kefarmasian,  bahwa mendidik tenaga kefarmasian itu sesuai dengan standar kompetensi yang kita buat. Apoteker yang lulus nanti sudah sesuai dengan yang kita harapkan.

Harapan teman-teman apoteker RUU ini kapan dituntaskan?

Karena persoalan ini mendesak  kita ingin RUU ini masuk dalam Prolegnas prioritas. Dan semoga segera dibahas dan disahkan.

Saat RUU Kefarmasian ini belum selesai dibahas, untuk urusan kefarmasian mengacunya ke UU atau peraturan apa?

Rujukan kita UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pasal 108. Ada pasal tersendiri tentang praktik kefarmasian. Itu sudah sesuai harapan kami mulai dari pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pelayanan obat atas resep dokter pelayanan informasi obat, dan obat tradisional harus disiapkan oleh tenaga kefarmasian. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Kemudian UU Tenaga Kesehatan Nomor 36 tahun 2014 itu dia mengatur itu. Di bawah PP 51 banyak Peraturan Menteri Kesehatan mengatur kefarmasian. Cuma semua ini tersebar di beberapa peraturan. Bahkan dalam UU Narkotika dan Psikotropika juga melindungi apoteker. Harapannya semua itu terkumpul dalam satu UU.

Selama pandemi kemarin apa yang dilakukan IAI?

Kami ikut membentuk satgas COVID-19, yang mengurusi keamanan apoteker praktik, pakai APD, jaga jarak dan seterusnya. IAI juga mengumpulkan obat-obat  imunomodulator,  masker yang didonasikan untuk yang membutuhkan. Saat Kemenkes meminta relawan kami juga bisa menyediakan dari kalangan apoteker.

Satgas juga berupaya mengumpulkan obat-obat imunomodulator yang akan diuji klinik. Kebetulan ada program BRIN yang  akan menguji obat tradisional yang bersifat imunomodulator atau meningkatkan imun tubuh. Kita berpartisipasi dengan bekerjasama dengan BRIN, BPOM dan Kemenkes. Kami mengajak Gabungan Perusahaan Jamu untuk menawarkan produk jamu mereka yang akan diuji klinik. Sayang sekali program ini tidak bisa  dilanjutkan.

Kenapa tidak bisa dilanjutkan?

Karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, padahal obat yang akan diujikan itu yangs udah terdaftar di BPOM sebagai obat tradisional. Jadi tinggal kita tingkatkan menjadi fitofarmaka jadi bisa diuji klinik obat ini bisa atau tidak. 

Apa saja obatnya?

Ada tiga macam, pertama Soman produksi Harvest Gorontalo Indonesia, ini berupa obat tetes di mulut. Kedua Imugar produksi Deltomed. Dan ketiga obat batuk herbal juga dari Deltomed. Ketiga obat ini sudah kita usulkan untuk diuji klinik, namun terhambat soal perizinan dari BPOM. Sayang sekali  gagal.

Banyak hoaks yang beredar selama pandemi COVID-19, bagaimana IAI mengatasi hal ini? 

Selama pandemi kita melakukan webinar kepada anggota agar pengetahuan mereka soal COVID-19 bisa lebih banyak. Setelah itu para apoteker melakukan sosialisasi di lingkungan mereka masing-masing. Edukasi bisa dilakukan dengan webinar yang diikuti komunikas dan masyarakat umum. Kita punya format edukasi yang secara generik dinamakan Dagusibu. Yaitu dapatkan, gunakan, simpan dan buang obat secara bijaksana. Selama pandemi Dagusibu-nya tentang obat-obat COVID-19.

Selama ini orang sering meminta copy resep, saat mengalami gejala serupa dia tinggal beli obat, bagaimana pendapat Anda?

Kalau jedanya terlalu lama antara membeli obat pertama dengan berikutnya, saran saya ke dokter lebih dulu meski gejalanya sama. Karena ada penyakit yang gejalanya sama tetapi bisa saja penyakitnya berbeda. Dulu waktu dokter mendiagnosa pusing lalu dikasih obat pusing biasa, sekarang pusing juga tetapi disebabkan oleh hipertensi, ini obatnya berbeda. Dokter yang akan menetapkan untuk indikasi medis. Baru ke apotek dengan membawa resep dokter.

Penggunaan copy resep bisa untuk obat rujuk balik untuk mereka yang punya penyakit degeneratif. Seperti hipertensi, diabetes yang sudah terus-menerus minum obat. Saya usulkan untuk tiga bulan. Jadi sepanjang tiga bulan itu tidak ada gejala seperti halnya rujuk balik itu cukup dilayani oleh apoteker. Tapi nanti kalau bulan ketiga itu harus kontrol ke dokter. Atau sebulan sebelum bulan ketiga ada masalah  mesti ke dokter terlebih dahulu. Sehingga kolaborasi dokter dan apoteker dibutuhkan. Pasien itu tidak cukup ditangani oleh dokter, apoteker juga.

Ada yang bilang kita adalah dokter untuk diri kita sendiri, bagaimana pendapat anda soal ini?

Jadi istilah kita adalah dokter untuk diri kita sendiri itu lebih tepat kalau untuk upaya preventif. Jadi kita berupaya jangan sampai terjangkiti penyakit dengan menerapkan pola  hidup sehat. Makin berumur makanan harus selektif, lalu harus berolahraga dan menghindari rokok.

Tetapi kalau sudah sakit kita tidak akan punya kemapuan mendiagnose diri sendiri. Karena itu kita perlu dokter dan apoteker. Apoteker yang baik memiliki catatan obat pasien. Saya menganjurkan masyarakat punya dokter keluarga dan apoteker keluarga.