Reply With The Chairman Of The DKI DPRD, TGUPP Member Claims For Assistance Anies Achieves WTP To JIS Development

JAKARTA - Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Tatak Ujiyati merespons pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang menilai TGUPP mengacaukan kerja Pemprov DKI. Tatak menyebut siapa pun berhak menilai kinerja timnya.

"Kalau itu pendapat, sih, boleh saja. Mau berpendapat tentang kinerja, kan sah-sah saja. Silakan saja," kata Tatak saat dihubungi, Kamis, 15 September.

Yang jelas, menurut Tatak, TGUPP saat ini berperan cukup besar kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merealisasikan janji yang dituangkan dalam program Pemprov DKI.

Tatak mengklaim, pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lima tahun berturut-turut hingga realisasi pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) tak lepas dari buah pikiran Anggota TGUPP-nya.

"Tim Gubernur (TGUPP) ini kan memang dianggap membantu menyelesaikan tugas. Sehingga, kalau kita melihat, banyak program Pak Anies ter-deliver. Misalnya WTP lima tahun berturut-turut, kemudian JIS yang lima gubernur sebelumnya tidak berhasil membangun," urai Tatak.

"Kemudian, ada integrasi transportasi serta pembangunan janji perumahan dan penataan kampung-kota, yang tadinya digusur, kini dibangun," lanjutnya.

Terkait keinginan Ketua DPRD DKI yang tak mau lagi TGUPP ada setelah Anies Baswedan lengser dari jabatannya, Tatak pun menyerahkan kewenangan tersebut kepada pemimpin Jakarta di masa selanjutnya.

"Kalau gubernurnya selesai dan kemudian ada gubernur baru, itu terserah gubernur baru, mau mendapatkan atau dibantu tim gubernur (TGUPP) juga atau tidak. Menurut saya itu sih sebetulnya bukan hal yang perlu dijadikan polemik juga karena itu kewenangan gubernur," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan semua anggota TGUPP DKI tidak boleh bekerja lagi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta setelah masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober.

Menurut Prasetyo, keberadaan TGUPP di zaman Anies selama lima tahun memimpin Jakarta justru malah mengacaukan kerja jajaran Pemprov DKI.

"TGUPP itu harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta. TGUPP harus selesai tanggal 16 Okober nanti. Selesai semua," kata Prasetyo saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 13 September.

Prasetyo mengatakan, banyak gagasan TGUPP Anies yang justru malah merugikan warga Jakarta. Salah satunya, pembangunan serta revitalisasi trotoar yang ternyata memutus tali air. Akibatnya, saluran pada tali air terputus dan jalanan menjadi tergenang.

"Ide-idenya banyak yang merugikan. Salah satu contoh saya temukan di Kemang. Ada tali air ditambahin trotoar yang dilebarkan. Ternyata, tali air itu tidak nyambung dengan trotoarnya. Jadi buntu di tengah-tengah. Akhirnya apa yang terjadi? Dampaknya banjir," ucap Prasetyo.