JAKARTA - Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menilai Pemerintah Indonesia belum siap menerapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, ketidaksiapan itu terlihat saat ditemukannya sejumlah kendala dalam penerapan sistem tersebut.
“Masa negara sebesar ini selalu menemukan hambatan pada pelayanan digital atau online (seperti) internetnya masih down, masih mati, sistemnya ngadat. Nah itu menggambarkan bahwa nggak siap. Berapasih kemampuan negara ini membeli bandwidth?” ujar Najih saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 19 Maret 2025.
Menurut Najih, pemerintah seharusnya memperhatikan sejumlah hal dalam menerapkan sebuah sistem yang baru. Misalnya aplikasi yang memadai serta kesiapan tenaga ahli agar kendalanya dapat segera diatasi. “Tidak hanya sekedar launching program, tetapi tidak didukung oleh sistem dan ahli yang siap. Keluhan ini sudah lama, mungkin sekitar satu bulan ini. Belum ada penyelesaian,” kata dia.
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan coretax atau sistem administrasi layanan perpajakan digital dari Direktorat Jenderal Pajak pada 31 Desember 2024. Namun layanan yang diterapkan sejak 1 Januari 2025 mengundang keluhan dari banyak pihak karena sulitnya proses akses. Akibatnya, layanan ini diduga berkontribusi pada setoran pajak per 28 Februari yang hanya mencapai Rp 187,8 triliun atau turun 30,1 persen dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp 269,02 triliun.
Najih mengatakan Ombudsman sudah banyak menerima keluhan penggunaan coretax. Bahkan keluhan tersebut pernah disampaikan langsung pegawai kantor pajak saat ia berkunjung ke suatu daerah. “Mereka bilang, Pak, kami selalu kontak ke pusat menyampaikan masih down (sistemnya),” kata alumni Jurusan Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia itu
Najih menambahkan Ombudsman telah menyampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar lebih bersiap bila menerapkan layanan digitalisasi. “Program digitalisasi pelayanan publi itu bagus, tapi harus didukung oleh sistem terutama fasilitasnya misalnya bandwidth yang harus dipenuhi itu berapa agar lancar tidak down? Kalau down mitigasinya seperti apa?” kata Najih.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berpotensi Maladministrasi
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyatakan pihaknya tengah mengkaji penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu lantaran Ombudsman melihat adanya potensi mal-administrasi dalam program tersebut.
“Ini program yang baik, tapi kalau nanti tata kelolanya tidak baik berpotensi adanya maladministrasi, bisa juga terjadi korupsi, penyimpangan prosedur, makanan tidak bergizi, kelihatannya besar tapi gizinya nggak ada,” ujar Najih kepada Eddy Wijaya.
Pria kelahiran Lamongan, Jawa Timur, 17 Mei 1965 itu menjelaskan, terdapat 3 hal yang menjadi fokus kajian Ombudsman pada program MBG. Yang pertama, kriteria penerima program MBG, kedua penentuan instansi yang mengontrol kualitas makanan, dan ketiga mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program tersebut. “Karena ini semua terkait dengan pelayanan publik. Kita sedang lakukan telaah untuk melihat ini semua supaya penyelenggaraan makan bergizi gratis ini bisa sampai tujuan,” kata Najih.
Fokus kajian Ombudsman tersebut, Najih menjelaskan, telah dikoordinasikan kepada BGN. Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan sebagai dukungan Ombudsman terhadap program unggulan Pemerintah Pusat tersebut. “Karena ini memang kalau dikerjakan secara massif pasti ada kendala-kendala yang harus dimitigasi sejak awal. Makanya sedang kita identifikasi,” ucapnya.
Pemerintah resmi memulai program MBG sejak 6 Januari 2025. Penyaluran makanan bergizi dioperasikan oleh 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di 26 provinsi. MBG menyasar balita, siswa PAUD, SD, SMP/sederajat, SMA/sederajat, ibu hamil dan ibu menyusui. Sejak penyelenggaraan MBG, berbagai masalah terjadi seperti penghentian mendadak program MBG, siswa tidak kebagian makanan bergizi, ditemukannya makanan yang tidak layak, sehingga menyebabkan sejumlah siswa mengalami keracunan.
SEE ALSO:
-
| MUSIK
Inul Daratista Kritik Keras Kebijakan Pemerintah Naikkan Pajak Hiburan
12 Januari 2024, 20:12 -
| LIFESTYLE
Noah Schnapp Klaim Jadi Korban Misinformasi Israel dan Hamas, Ingin Palestina Damai
16 Januari 2024, 23:10 -
| LIFESTYLE
Uang Jajan Anak Rp 200 Ribu Dibilang Terlalu Besar, Andre Taulany: Masa Sih?
09 Januari 2024, 22:10
Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya
Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa.
Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
