Pakar PBB: 68 Juta Orang Jadi Pengungsi Internal  di 2023

Ilustrasi - Warga Palestina yang melarikan diri dari Rafah tiba di pantai di selatan Jalur Gaza, pada 4 Juni 2024Omar). (ANTARA)

JENEWA - Pada akhir 2023, sebanyak 68,3 juta orang mengungsi secara internal akibat konflik dan kekerasan yang terjadi di seluruh dunia, meningkat 49 persen dari lima tahun lalu, kata Pakar PBB Paula Gaviria Betancur kepada Dewan HAM PBB pada Jumat.

Betancur, pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia bagi pengungsi internal, mengatakan bahwa 7,7 juta orang lebih telah mengungsi di negara mereka sendiri pada akhir 2023 akibat banjir, badai, gempa bumi, kebakaran hutan, dan bencana lainnya.

"Setiap tahun, jumlah pengungsi internal di seluruh dunia mencapai rekor tertinggi," katanya di sidang ke-56 badan HAM tersebut.

"Selama beberapa bulan terakhir, kami telah menyampaikan keputusasaan, kemarahan, dan frustrasi kami atas bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang terjadi di Gaza, Sudan, Haiti, dan masih banyak lagi."

Betancur mengatakan bahwa hampir 83 persen penduduk Gaza saat ini mengungsi, dan lebih dari 70 persen rumah di wilayah tersebut telah hancur sejak konflik yang melibatkan Israel pada 7 Oktober 2023.

Di Sudan, beberapa laporan terbaru mengindikasikan bahwa 9,9 juta orang telah mengungsi secara internal.

Meningkatnya aksi kekerasan dan minimnya upaya perlindungan di Haiti telah memaksa sekitar 600 ribu orang mengungsi secara internal pada 2024, lebih dari dua kali lipat dari angka yang tercatat pada 2022, kata pakar PBB tersebut.

Sementara itu, di Myanmar, sebagian besar dari 3 juta pengungsi internal masih tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan tidak memiliki akses untuk memperoleh makanan dan air.

Sementara itu, Betancur mengatakan bahwa Mozambik membuat "kemajuan luar biasa" dalam merespons pengungsian yang diakibatkan oleh konflik dan darurat iklim.

Situasi tersebut menyebabkan lebih dari 1,2 juga orang mengungsi secara internal dan tambahan 110 ribu pengungsi lainnya menyusul serangan pada 2024 yang dilakukan oleh militan di wilayah utara negara itu.

Sementara itu, lebih dari 600 ribu orang telah kembali ke daerah asal mereka pada 2023, kata Betancur.

Dia menjelaskan bahwa 70 persen pengungsi internal berada di negara-negara yang lemah dan atau dilanda konflik yang sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim.

Negara-negara seperti Bangladesh, Pantai Gading, Mesir, Grenada, India, Jepang, Malawi, Myanmar, Namibia, Pakistan, Filipina, wilayah Samoa Amerika, Vanuatu, dan Vietnam memiliki kebijakan pengurangan risiko bencana yang mengacu pada relokasi yang terencana.

Betancur mengatakan bahwa bahkan dengan kerangka kerja relokasi terencana yang diadopsi, implementasi yang konsisten, kapasitas kelembagaan, dan pendanaan yang memadai tidak selalu terjamin.

"Sejumlah negara harus memiliki alasan, bukti, dan dasar hukum yang kuat untuk relokasi yang direncanakan, yang harus menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya pengurangan risiko dan langkah-langkah adaptasi lainnya diupayakan secara wajar," kata pakar PBB tersebut.