The Moment Of "Demonstration" Of The PKS Faction Rejects The Increase In Fuel Prices At The Plenary Meeting Of The DKI DPRD

Fraksi PKS DPRD DKI 'demo' menolak kenaikan harga BBM dalam rapat paripurna DPRD DKI/tangkapan layar YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta

JAKARTA - Ada kejadian tak terduga dalam rapat paripuna mengenai hasil pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021 yang digelar DPRD DKI Jakarta.

Pada sela pembahasan rapat hari ini, Fraksi PKS menggelar ‘demonstrasi’ secara singkat untuk menyuarakan penolakan mereka atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan saat Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menyampaikan interupsi. Yani memandang tidak ada salahnya mereka menyuarakan penolakan atas keputusan pemerintah dalam menaikkan harga BBM.

"Di dalam forum DPRD yang merupakan perwakilan partai politik, di belakang kami masyarakat sudah menyampaikan aspirasi, tidak ada salahnya kami sampaikan dalam forum ini agar apa yang kami sampaikan bisa sampai pada pemerintah pusat," kata Yani di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 6 September.

Yani pun meminta semua Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta untuk berdiri.

"Tolong teman-teman dari Fraksi PKS berdiri. Tunjukkan jati dirimu. Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," seru Yani.

Bangun dari kursinya, semua Anggota Fraksi PKS lantas membentangkan poster bertuliskan "PKS menolak kenaikan BBM" yang ternyata sudah mereka bawa sejak sebelum rapat dimulai. Aksi angkat poster ini dilakukan sekitar 12 detik.

Ketua Fraksi PKS Achmad Yani/tangkapan layar YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta

Aksi ini pun membuat Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta gusar. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, sejak penyampaian interupsi Fraksi PKS, pun sudah meminta pimpinan rapat paripurna untuk menghentikan pernyataan Ketua Fraksi PKS Ahmad Yani.

Gembong menegaskan agenda rapat paripurna ini fokus untuk membahas hasil evaluasi DPRD atas P2APBD DKI tahun anggaran 2021. Sehingga, Gembong meminta pimpinan rapat membatasi interupsi agar pembahasan tidak melebar ke isu lainnya.

"Tolong, saya ingin menyampaikan bahwa paripurna ini adalah penyampaian P2APBD. Sama sekali tidak ada penyampaian sikap fraksi maupun sikap partai politik. Maka, tolong pimpinan tegas untuk mengatur jalannya rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian P2APBD. Itu saja. Kalau kita mau mengkritisi kaitannya dengan jalannya pemerintahan, ya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta," tegas Gembong.

Tak sependapat, Ketua Fraksi PKS Achmad Yani memandang forum rapat paripurna merupakan wadah bagi anggota dewan untuk menyuarakan aspirasi rakyat, apapun masalahnya.

"Pimpinan, kami punya hak untuk menyampaikan sikap agar suara kami disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui pimpinan DPRD DKI Jakarta. Kami ini wakil rakyat. buat apa kami berdiri di sini hanya bengong dan hanya mendengarkan uraian yang disampaikan oleh pimpinan, tetapi kami adalah pejuang-pejuang untuk membela rakyat. Ini forumnya. Tolong ini diperhatikan, pimpinan," urai Yani.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri selaku pimpinan rapat paripurna akhirnya buka suara. Misan mengingatkan kepada para anggota dewan untuk tidak menyuarakan masalah lain di luar P2APBD 2021.

"Catatan buat teman-teman, hari ini apa yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP itu sudah betul. Jadi, tolong jangan melebar ke mana-mana," imbuh Misan.