DKI Need Tens Of Billions Of Old Town Sulap To Become Low Emission Zones

Pesepeda melintasi jalur sepeda yang selesai dibangun di Jalan Lada, kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (24/8/2022). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

JAKARTA - Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyebutkan  anggaran merevitalisasi Kota Tua di Jakarta Barat mencapai puluhan miliar bertujuan untuk menyulap kawasan tersebut menjadi zona rendah emisi.

"Kenapa bisa hingga puluhan miliar, karena digunakan untuk menyulap Kota Tua menjadi kawasan pedestrian untuk menunjang penerapan zona rendah emisi atau low emission zone (LEZ)," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho dikutip ANTARA, Sabtu, 27 Agustus.

Hari menerangkan  revitalisasi tersebut di antaranya adalah pembuatan trotoar, selter busway, air mancur, dan penataan lampu.

Anggaran puluhan miliar yang digunakan dalam revitalisasi ini bukan berasal dari APBD DKI Jakarta, tetapi dari pihak swasta ketika meminta izin lokasi melalui penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L).

SP3L merupakan kewajiban bagi pihak swasta atau pengembang yang melakukan pembangunan kawasan di atas 5.000 meter di Jakarta.

"Anggaran revitalisasi ini berasal dari skema Surat Persetujuan Penunjukan Penggunaan Lokasi atau Lahan (SP3L) dari tiga swasta PT MEA, PT Aruna, dan PT PJP," ujar Hari.

Menurut dia, revitalisasi Kota Tua Jakarta belum sepenuhnya selesai.

"Masih ada beberapa sudut wilayah yang harus dipoles lagi. Selter itu tinggal dirapihkan sedikit saja, paling seminggu kelar dan yang lainnya tinggal tahap finishing," tutur Hari.

Total luas fasilitas pejalan kaki yang tersedia setelah revitalisasi mencapai 329 ribu meter persegi. Jalanan di depan Stasiun Jakarta Kota misalnya, kini telah disulap menjadi kawasan pejalan kaki yang luas dari sebelumnya merupakan akses kendaraan bermotor.

Hari menuturkan revitalisasi memakan waktu lama karena sejumlah faktor. Pertama, dangkalnya pondasi trotoar pernah menyebabkan tanah longsor sehingga harus dilakukan perubahan pondasi di bagian dalam, serta juga terdapat beberapa rancangan yang mengalami perubahan.

Kedua, pemerintah DKI perlu memindahkan utilitas PT Kereta Api Indonesia (KAI) termasuk utilitas air bersihnya.

"Itu yang membuat lama. Harusnya sudah selesai. Tapi ini sudah tak lama paling sepekan," ucap dia.