Lakukan Pertemuan Dengan Mensos Juliari, KPK Sebut Ada 1.074 Laporan Mengenai Bansos

Menteri Sosial Juliari Batubara saat menyerahkan bantuan sosial kepada warga (Foto: Kemensos)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara untuk membicarakan masalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Usai melakukan pertemuan, dalam konferensi pers, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan ada sejumlah masukan yang disampaikan kepada Juliari dan jajarannya.

Masukan ini, salah satunya terkait dengan laporan mengenai bantuan sosial yang dilaporkan masyarakat melalui aplikasi Jaga Bansos milik KPK. Menurut Lili, laporan masyarakat masih terus bertambah. Terbaru, per 4 September lalu, ada 1.074 pengaduan yang masuk ke lembaga antirasuah tersebut.

"Dari Jaga Bansos sampai 4 september 2020 ada 1.074-an keluhan terkait bansos ini dan ternyata yang tertinggi di DKI Jakarta, Jabar, dan Jateng. Dari 1.074 itu keluhan yang paling banyak itu hampir mencapai 500 keluhan tentang tidak terima bantuan tapi sudah melakukan pendaftaran," kata Lili dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun YouTube KPK RI, Rabu, 9 Desember.

Sehingga, KPK meminta Menteri Sosial lebih memperhatikan lagi masalah validasi data karena hal ini penting untuk memastikan penerima yang berhak dan penting untuk meminimalisir atau mencegah keluhan serupa.

Lebih lanjut, Lili juga meminta Kementerian Sosial bisa bersinergi terkait aplikasi Jaga Bansos milik mereka. "kita sarankan kepada menteri dan jajaran bagaimana mengukir koneksi atau salah satu yang bisa bertugas ikut awasi jaga bansos sehingga keluhan bisa lamngsung ditindaklanjuti tidak terlalu lama tunggu diselesaikan," tegasnya.

Menurut dia, proses penindaklanjutan keluhan masyarakat di Jaga Bansos cenderung lama akibat KPK harus terlebih dahulu melaporkan keluhan itu kepada dinas terkait maupun pemerintah daerah asal keluhan tersebut. 

Sehingga diharapkan, ke depan, Jaga Bansos dan aplikasi yang dimiliki Kementerian Sosial untuk memantau bantuan sosial ini bisa lebih terkoneksi dan keluhan dapat segera ditindaklanjuti.

"Kemudian pentingnya edukasi penerima bansos sehingga ada kesadaran tidak sekedar fisik kekurangan tapi juga secara mental diperbaiki. Jangan merasa susah tapi punya kemampuan namun dia juga mau mengambil yang tidak seharusnya menjadi haknya," tegas Lili.

"Ini yang kami ingatkan agar semakin sinergi dan program sampai Desember akhir menjadi lebih pasti orangnya," imbuhnya.

Sementara, Menteri Juliari mengatakan kehadirannya itu memang bertujuan untuk meminta masukan kepada KPK demi kelancaran pemberian bansos utamanya di tengah pandemi COVID-19. 

Masukan ini menjadi penting apalagi pada bulan ini, ada dua program yang akan diluncurkan oleh kementeriannya. Hanya saja Juliari tak menjelaskan lebih jauh terkait program tersebut. Namun, dengan diterimanya masukan dari KPK diharapkan program ini akan berjalan lancar.

"Kami berharap program yang kami jalankan tidak hanya tepat sasaran tapi juga akuntabel dan tidak berpotensi menyalahi aturan," ungkapnya dalam konferensi yang sama.

"Sesuai perintah Presiden Jokowi tentunya kami sangat ingin diberikan pendampingan dari semua teman-teman yang mengawal program pemerintah. Tentu diantaranya KPK. Kami tentu berharap KPK berikan teguran jika ada hal yang perlu kami perbaiki," pungkasnya.