JAKARTA - Hari ini satu tahun yang lalu, 9 Juli 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan konversi Asrama Haji Pondok Gede jadi rumah sakit penanganan COVID-19. Peresmian rumah sakit skala darurat itu dilakukan di tengah angka penularan pandemi COVID-19 yang meninggi.

Usaha itu sebagai bentuk ikhtiar memutus mata rantai penyebaran COVID-19.  Sebelumnya, Indonesia luluh-lantak diterpa COVID-19. Ekonomi Indonesia jatuh pada titik terendah. Banyak perusahaan bangkrut, sedang pengangguran merajalela.

Awal Maret 2020 adalah muasal pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia. Kehadiran COVID-19 di Indonesia bermuara dari abainya pemerintah. Empunya kuasa abai mengantisipasi masuknya virus dari Wuhan. Sebab, kala negara lain telah memberlakukan pembatasan penerbangan, pintu masuk Indonesia untuk penerbangan luar negeri masih terbuka.

Akibatnya COVID-19 masuk ke Indonesia. Ketakutan pun muncul di mana-mana. Kebanyakan masih dilanda kebingungan terkait pencegahan COVID-19. Apalagi Pemerintah Indonesia belum menyiapkan rangkaian peraturan mumpuni untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Presiden Jokowi saat meninjau Asrama Haji Pondok Gede yang dijadikan Rumah Sakit Darurat COVID-19 pada 9 Juli 2021. (Twitter@KemensetnegRI)

Dampak dari COVID-19 pun ke mana-mana. Angka penularannya makin meningkat tiap harinya. Angka kematian apalagi. Imbas lainnya membuat segala sektor usaha bak dihantam badai. Demi bertahan, mereka harus merumahkan banyak pegawainya.

Ada pun usaha yang tak mampu bersaing terpaksa untuk gulung tikar. Bukan berarti pemerintah Indonesia tak melalukan apa-apa. Ragam upaya telah dilakukan, tapi lagi-lagi kurang maksimal.

“Kasus Kesehatan secara langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kinerja output perusahaan menurun dan daya beli juga menurun. Tidak sedikit perusahaan yang harus menutup lebih awal produksinya baik karena tindakan preventif pemerintah dalam rangka menanggulangi penyebaran virus.”

“Juga karena ketidaktersediaan bahan baku akibat dari supplier bahan baku tidak dapat mengirimkan produknya karena berbagai macam pembatasan. Beberapa hal yang dapat dilihat pada dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pebatasan yang dilakukan oleh pemerintah,” ungkap Hendra Kusuma dalam buku Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19 (2020).

Setahun setelahnya, COVID-19 sempat melandai. Namun, bukan berarti COVID-19 hilang dari Indonesia. Nyatanya, gelombang kedua dari pandemi banyak memakan korban jiwa. Segala sektor usaha yang tadinya sempat bangkit jadi harus mengurung niatnya untuk beroperasi kembali.

Presiden Jokowi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Pondok Gede, Jakarta Timur pada 9 Juli 2021. (Twitter@KemensetnegRI)

Di tengah angka penularan yang meninggi, mau tak mau Pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan hadirnya rumah sakit darurat. Supaya pasien COVID-19 cepat tertangani. Upaya itu segera diwujudkan di beberapa tempat.

Pemerintah pun sampai mengkonversi Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur untuk dijadikan rumah sakit darurat. Upaya itu diapresiasi oleh masyarakat Jakarta. Karenanya, Presiden Indonesia Jokowi langsung buru-buru meresmikannya pada 9 Juli 2021. Konversi itu hanya dilakukan dalam waktu lima hari.  

“Pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras dalam waktu lima hari untuk menyiapkan Wisma Haji dikonversi menjadi rumah sakit. Saya tadi sudah cek ke dalam peralatan rumah sakit, kemudian pergantian AC, kemudian pembangunan lift untuk para pasien.”

“Saya lihat semuanya dalam keadaan 99 persen siap sehingga besok pagi Rumah Sakit Wisma Haji ini sudah bisa dioperasionalkan. Yang kedua, saya ingin mengajak kepada para mahasiswa, para pemuda-pemudi, kepada ibu PKK, kepada kader-kader posyandu untuk bersama-sama bahu-membahu bergotong-royong menjadi sukarelawan, menjadi relawan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini,” tutup Jokowi dalam pidatonya di Asrama Haji sebagaimana dikutip laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.