Dapat Bansos Rp1,2 Juta, Asosiasi Warteg Minta Program Lebih Menyeluruh dan Berlanjut

JAKARTA – Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni berharap bantuan yang diberikan pemerintah kepada pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung tidak hanya berhenti pada kali ini saja dan tetap berkelanjutan.

Pasalnya, Mukroni menginginkan adanya kesinambungan dan pendampingan agar para pelaku usaha mikro serta kecil dapat terus bertahan, khususnya dalam situasi sulit pandemi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas pemberian bantuan tunai sebesar Rp1,2 juta. Tetapi itu bukan berarti pemerintah selesai dan cukup hanya untuk membangkitan atau memulihkan ekonomi rakyat kecil dari keterpurukan. Kami memandang kondisi UMKM termasuk warteg ini di masa pandemi COVID-19 dalam kondisi kesulitan yang cukup berat,” ujarnya dalam keterangan pers yang dikirimkan ke VOI, Jumat, 10 September.

Menurut dia, sudah cukup banyak pengusaha warteg yang terpaksa gulung tidak akibat tidak kuat menahan tekanan akibat wabah ini.

“Lebih dari 50 persen pengusaha warteg tutup alias bangkrut,” tuturnya.

Untuk itu, Mukroni berharap ada tindakan lanjutan yang dilakukan penyelenggara negara untuk membantu memastikan kegiatan usaha kerakyatan dapat terus bergulir.

“Misalnya pemerintah memberi bantuan subsidi seperti listrik, air, telepon, sembako dan yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil karena yang paling kena imbas pandemi adalah rakyat bawah alias rakyat kecil,” katanya.

Selain itu, pemberian akses permodalan untuk pengusaha warteg yang terpaksa tutup juga penting untuk dilakukan pemerintah.

“Dalam hal ini warteg-warteg dimudahkan untuk memperoleh akses permodalan dengan bunga yang terjangkau. Bentuknya bisa berupa pemutihan bunga tertunggak, pelonggaran syarat mendapatkan KUR (kredit usaha rakyat), hingga pemberian bunga rendah untuk kredit di bank pemerintah,” jelas dia.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi meluncurkan bansos tunai bagi PKL dan pemilik warung dengan besaran Rp1,2 juta kepada 1 juta penerima. Adapun, total dana yang disediakan dalam program ini mencapai Rp1,2 triliun.

“Presiden memutuskan memberikan kewenangan kepada TNI dan Polri untuk menyalurkan bantuan secara langsung kepada PKL dan pemilik warung,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat merilis secara simbolis program tersebut di Medan, Sumatera Utara, Kamis, 9 September.