Pengamat Sentil Pemerintah: Lambatnya Penyerapan Anggaran Kesehatan Tahun Ini Jangan Sampai Terulang di 2022

JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengharapkan adanya perbaikan penyerapan anggaran belanja sektor kesehatan pada tahun 2022.

Ia mengungkapkan hal tersebut mengingat pencairan belanja di sektor kesehatan pada 2021 masih mengalami sejumlah hambatan.

"Data terakhir pemerintah kecil sekali realisasi (anggaran) PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) kesehatan, baru kisaran 25 persen. Mungkin sekarang masih 30-an persen dari pagu yang dialokasikan," ujarnya, dikutiop dari Antara, Senin 16 Agustus.

Bhima menjelaskan persoalan penyerapan ini harus menjadi perhatian, mengingat pemerintah sudah menganggarkan belanja yang cukup besar untuk sektor kesehatan, terutama untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Dia mengharapkan kejadian ini tidak berulang di 2022 dengan adanya sejumlah pembenahan seperti perbaikan birokrasi pemerintah daerah (pemda), terkait data di rumah sakit, perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan sistem pencatatan.

"Verifikasi (juga) dilakukan secara manual," kata dia.

Menurutnya, pembenahan sistem pendataan dan verifikasi ini menjadi penting karena pemerintah telah menganggarkan belanja kesehatan di RAPBN 2022 sebesar Rp255,3 triliun.

"Pandemi ini momen reformasi seluruh sistem administrasi rumah sakit, pemda, dan pemerintah pusat," kata Bhima.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan anggaran kesehatan dalam rancangan APBN 2022 adalah sebesar Rp255,3 atau 9,4 persen dari total belanja negara yang mencapai Rp2.708,7 triliun.

"Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” kata Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021 - 2022, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin 16 Agustus.