Contoh AS, Chatib Basri Usul Masyarakat yang Divaksin Dapat Bantuan Tunai yang Bisa Dicairkan melalui Indomaret, Alfamart, atau LinkAja
Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri. (Foto: Instagram @chatibbasri)

Bagikan:

JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri mengusulkan pemerintah membuat program cash for vaccine atau bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan untuk warga yang bersedia menerima suntikan vaksinasi COVID-19. Tujuannya, untuk mempercepat target vaksinasi nasional.

"Saya ingin usul sebetulnya pemerintah kan punya bantuan sosial yang namanya BLT. Kenapa sebagian dari BLT itu bikin dibuat di dalam yang disebut conditional cash transfer yang disebut cash for vaccine. Jadi kalau orang mau dapat cash dia harus vaksin dengan begitu prosesnya akan lebih cepat," tuturnya dalam acara 'Dialog Ekonomi tentang Kinerja Ekonomi Kuartal II 2021', secara virtual, Kamis, 5 Agustus.

Usulan ini, kata Chatib, berangkat dari data bahwa sejumlah negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi, dapat menunjukkan kinerja perekonomian yang lebih baik. Di Amerika Serikat, misalnya, ekonomi negara-negara bagian dengan vaksinasi lebih dari 50 persen bisa lebih cepat pulih ketimbang negara dengan persentase vaksinasi rendah.

Melihat tren tersebut, Presiden Amerika Joe Biden pun meminta pejabat negara untuk menawarkan pembayaran tunai senilai 100 dolar kepada warganya sebagai bentuk insentif bagi mereka yang telah menerima vaksin.

Lebih lanjut, kata Chatib, cara ini sekaligus menjadi dorongan peningkatan vaksinasi di tengah tingginya penyebaran kasus COVID-19 akibat menyebarnya COVID-19 varian delta. Namun, usulan tersebut dapat dilakukan dengan asumsi bahwa suplai vaksinnya bisa terpenuhi.

"Jadi kalau suplai vaksinnya bisa kita penuhi maka ada insentif orang untuk melakukan vaksinasi. Karena saya percaya kalau herd immunity-nya itu terjadi, maka kita bisa mengulangi apa yang kita alami di kuartal ke II," ujarnya.

Selain memberikan BLT bagi warga yang bersedia divaksin, Chatib juga mengusulkan Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi untuk menyalurkan bantuan. Di mana, bantuan sosial dapat didistribusikan mengacu pada data penggunaan sim card telepon seluler sehingga lebih tepat sasaran.

"Kan bisa dilihat dari profiling warga dari pembelian sim card, dari mobilitasnya. Jadi nanti (bantuan sosial) bisa di top up melalui sim card, lalu bisa dicairkan dalam bentuk cash di Indomaret, Alfamart, atau LinkAja," katanya.