Anggap PPKM Darurat Tak Efektif Tekan Lonjakan Kasus, Buruh: Pemerintah Harus Cari Cara Lain

JAKARTA - Serikat buruh menolak rencana perpanjangan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Sebab, pembatasan kegiatan yang saat ini diterapkan pemerintah tak efektif untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 di Tanah Air yang terlanjur menggila.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PP Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK-SPSI) Dion Untung Wijaya mengatakan pemerintah harus mencari alternatif kebijakan dari PPKM Darurat.

"PPKM darurat pun itu tidak menunjukkan hasil penurunan kasus COVID-19 yang signifikan. Padahal sekarang sudah hampir tanggal 20 dan besok terakhir untuk PPKM darurat," tuturnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 19 Juli.

Menurut Dion, meski PPKM Darurat yang sudah sangat ketat diberlakukan, namun angka positif di Indonesia terus meningkat. Bahkan, saat ini Indonesia dianggap menjadi episentrum COVID-19 di dunia.

Dion mengatakan dengan lonjakan kasus yang saat ini terjadi, serikat buruh menilai bahwa PPKM tidak berjalan efektif. Karena itu, kata Dion, pihaknya menolak rencana memperpanjang PPKM.

"Ini kan berarti kurang efektif apabila lanjut lagi. Mungkin harus dipikirkan cara lain untuk menekan kasus COVID-19 ini," ujarnya.

Dion mencontohkan salah satu caranya yang bisa menekan laju penyebaran COVID-19 yaitu dengan memperkuat pengawasan di lingkungan masyarakat. Khususnya pada level RT/RW.

"PPKM ini kan menurut saya tidak efektifnya memerlukan tenaga dan biaya yang lumayan besar," jelasnya.

Jika PPKM Darurat diperpanjang, menurut Dion, dampaknya akan membuat masyarakat semakin kesulitan. Sebab, kata dia, masih banyak warga yang perlu menyambung hidup dengan mengandalkan pemasukan harian.

"Efeknya pasti akan lebih mempersulit kehidupan dari rakyat Indonesia. Karena segala sesuatu dibatasi, tapi perut kan tidak bisa dibatasi kebutuhannya. Itu yang membuat kondisi di masyarakat akan semakin sulit," ujarnya.

Karena itu, kata Dion, lebih baik pemerintah mempertimbangkan atau mencari cara lain untuk menekan angka COVID-19 agar lebih menurun lagi.