12 Perusahaan BUMN Disuntik PMN Rp72,449 Triliun, Ini Daftarnya

JAKARTA - Komisi VI DPR menggelar rapat dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Rapat ini membahas kontribusi BUMN dalam mendukung pencegahan pandemi COVID-19 dan soal besaran penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada 12 perusahaan BUMN.

"Komisi VI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara tunai sebesar Rp72,449 triliun," ujar pimpinan rapat Bima Arya, Rabu, 14 Juli.

Bima mengatakan mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada masa sidang setelah nota keuangan tahun anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada rapat paripurna.

Dalam rapat tersebut, Erick mengatakan bahwa dukungan penyertaan modal negara (PMN) harus disikapi dengan pandangan bahwa mayoritas PMN memang penugasan proyek pemerintah yang sudah dilakukan.

"Tentu kita tekankan sekali lagi bahwa PMN ini mayoritas adalah penugasan yang memang sudah dilakukan sebelum kami semua ada di sini (menjabat sebagai menteri). Tetapi kami harus menyelesaikan sesuai dengan amanah dari arti penugasan ini," kata Erick.

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa PMN ini digunakan untuk memastikan infrastruktur ini bisa berjalan dengan baik. Sebab, hal tersebut tentu menjadi pondasi pembangunan ekonomi ke depan.

Erick mengatakan bahwa untuk tahun ini, kebutuhan PMN Tambahan 2021 yakni mencapai Rp33,9 triliun, yaitu untuk PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sebesar Rp7,9 triliun, PT KAI (Persero) Rp7 triliun dan PT Hutama Karya (Persero) atau HK sebesar Rp19 triliun.

Sementara untuk PMN tahun 2022, totalnya mencapai Rp72,449 triliun untuk 12 perusahaan BUMN. Berikut detailnya:

1. Hutama Karya Rp 31,35 triliun, untuk Jalan Tol Trans Sumatera.

2. BUMN Pariwisata in Journey atau Aviasi Pariwisata Indonesia (Aviata) Rp9,318 triliun, untuk permodalan dan restrukturisasi, proyek Mandalika.

3. PLN Rp8,231 triliun untuk transmisi gardu induk dan program listrik perdesaan.

4. BNI Rp7 triliun untuk penguatan modal tier 1 dan CAR (rasio kecukupan modal).

5. KAI-KCJB Rp4,1 triliun untuk PSN Kereta Cepat.

6. Waskita Karya Rp3 triliun untuk penguatan modal, dan restrukturisasi.

7. IFG Rp2 triliun untuk restrukturisasi Jiwasraya.

8. Adhi Karya Rp2 triliun untuk jalan tol Solo-DIY, Bawen dan proyek SPAM Karian-Serpong.

9. Perumnas Rp2 triliun untuk perumahan rakyat berpenghasilan menengah rendah (MBR).

10. Bank BTN Rp2 triliun, penguatan modal tier 1 dan CAR.

11. RNI Rp1,2 triliun untuk penguatan industri pangan.

12. Damri Rp250 miliar untuk penguatan modal dan penyediaan armada.

"PMN 2022 akan disuntik pada BUMN pada 2022 sehingga PP PMN 2022 terbit setelah PP Holding BUMN terbit yaitu untuk khususnya beberapa holding," kata Erick.