Sembako Kena Pajak, Ini Pesan Menyentuh dari Pedagang Pasar untuk Sri Mulyani: Ini Gila Menurut Kami

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menarik pajak pertambahan nilai atau PPN atas bahan pokok atau sembako mendapat sorotan dari banyak pihak. Rencana ini juga mendapat penolakan dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPPI. Mereka meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menghentikan rencana ini.

Ketua umum IKAPPI Abdullah Mansuri mengatakan jika bahan pokok dikenakan PPN, maka akan membebani masyarakat. Sebab barang yang dikenakan PPN meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbu.

Karena itu, Abdullah menyayangkan rencana pemerintah. Meski begitu, dia memahami bahwa negara memang sedang membutuhkan banyak pemasukan di masa pandemi COVID-19 ini. Namun, kata dia, bukan dengan cara memberlakukan PPN untuk sembako.

"Tidak begitu, membabi buta sampai membebankan masyarakat kecil karena efeknya sangat besar bagi kami. Saat ini kami bertahan dari gempuran pandemi COVID-19. Yang membuat omzet kami turun hingga 60 persen. Kami sudah jalan mandiri untuk bertahan, tapi kok masih dikenai biaya objek PPN. Menurut kami ini tidak bisa dibiarkan, ini gila menurut kami," katanya kepada VOI, Kamis, 10 Juni.

Abdullah mengatakan kendala yang dihadapi pedagang pasar sebelum pandemi COVID-19 sudah cukup membuat sulit. Pandemi semakin memperburuk kondisinya.

"Pertama kendala kami pada harga pangan. Ini amanat konstitusi juga, ini amanat undang-undang pangan itu hak masyarakat dan negara punya kewajiban untuk memenuhinya. Itupun kami masih cukup sulit menjaga agar jejaring rantai pangan itu, pangan ini tidak bergejolak," tuturnya.

Menurut Abdullah, faktanya tiap tahun harga memang bergejolak. Seperti saat momen Ramadan kemarin daya beli masyarakat cukup tinggi, sehingga harga beberapa komoditas mengalami kenaikan.

"Itu catatan kami yang pertama. Kami saja belum merasakan tataniaga pangan yang baik. Kedua, distribusi pangan. Distribusi pangan ini cukup mahal kami juga belum merasakan sentuhan pemerintah soal distribusi pangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Abdullah mengatakan dua kendala ini sudah membuat pedagang pasar kesulitan. Rencana PPN untuk sembako akan memperburuk kondisi yang ada. Bahkan, bisa membuat pedagang gulung tikar.

"Bisa dipastikan gulung tikar. Sekarang saja menghadapi pandemi ini, kami harus berupaya dengan keringat dan darah untuk bertahan. Tidak ada pembeli datang, harga tinggi, modal tidak ada, itu saja kami harus bertahan, tetap bayar distribusi, kami harus jaga protokol kesehatan, kami harus menjaga diri kami, itupun sudah berat saat ini," jelasnya.

Menurut Abdullah, saat ini pedagang pasar sedang berdarah-darah bertahan di tengah pandemi COVID-19. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk membantu pedagang bangkit bukan justru memperburuk kondisinya.

"Kita mau minta untuk dibersihkan darahnya. Kami ingin berdiri lagi, kami ingin bangkit lagi, kami ingin berlari memulihkan ekonomi tetapi justru diterpa dengan isu PPN. Ini menurut saya cukup gila," katanya.

Abdullah mengatakan pihaknya akan menempuh upaya-upaya secara konstitusional untuk menggagalkan rencana pengenaan pajak untuk sembako.

"Kami akan memprotes ke Presiden Jokowi, termasuk melakukan road show ke DPR mewakili pedagang, tanpa melakukan upaya demonstrasi turun ke jalan. Kami akan melakukan upaya komunikasi dengan semua pihak agar rencana ini bisa digagalkan," ucapnya.