JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan dukungan pembiayaan dalam jumlah besar untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 yang diperkirakan mencapai Rp8.600 triliun.
Adapun, estimasi tersebut mengacu pada perhitungan Kementerian PPN/Bappenas untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen hingga 7,5 persen pada tahun depan.
"Bappenas menyampaikan bahwa Indonesia butuh angka yang cukup besar untuk pembiayaan, untuk mendukung sektor pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin sekitar Rp8.600-an triliun kalau kami tidak keliru," ujarnya dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED), Senin, 25 Mei.
Perempuan yang akrab disapa Kiki itu juga mendorong pemanfaatan obligasi daerah sebagai alternatif sumber pendanaan pembangunan di berbagai wilayah.
Menurutnya, instrumen tersebut memiliki potensi besar untuk memperkuat pembiayaan daerah.
Selain obligasi daerah, Kiki menilai sektor ekonomi hijau juga menyimpan peluang pembiayaan yang menjanjikan, terutama bagi daerah yang memiliki kawasan hutan maupun program berbasis lingkungan.
BACA JUGA:
"Ini juga sangat terkait dengan Bapak Ibu di daerah yang punya hutan, punya program-program hijau dan lain-lain ini juga semua ada nilai ekonomi yang bisa kita dorong bersama," tuturnya.
Lebih lanjut, Kiki menambahkan OJK juga melihat peluang besar dalam pengembangan sektor keuangan digital yang aman dan berintegritas.
Di samping itu, ia menyampaikan penguatan jasa keuangan syariah turut menjadi fokus pengembangan, khususnya di daerah seperti Sumatera Barat yang dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah.
"Kemudian pengembangan sektor jasa keuangan syariah ini juga kita dorong ini juga tentu daerah-daerah seperti Sumatera Barat dan lain-lain ini juga tentu punya potensi yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi syariah," pungkasnya.
