JAKARTA - Stok minyak goreng rakyat dengan merek dagang Minyakita dilaporkan sulit didapat alias langka di pasar sejumlah wilayah, termasuk juga Jakarta.
Untuk mengatasi hal ini, Perum Bulog telah mengajukan tambahan kuota kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengaku telah melaporkan kelangkaan Minyakita kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Termasuk juga mengajukan tambahan kuota Domestic Market Obligation (DMO) kepada Kemendag.
“Kemarin kami juga sudah lapor ke Pak Mentan untuk mengatasi Minyakita yang kosong tersebut. Terus terang kami sudah mengajukan ke Menteri Perdagangan untuk penambahan kuota,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Senin, 13 April.
Sekadar informasi, pemerintah melibatkan perusahaan pelat merah di bidang pangan untuk ikut serta mendistribusikan Minyakita. Dimana pemerintah juga mewajibkan produsen untuk menyalurkan minimal 35 persen Minyakita kepada BUMN Pangan.
Rizal mengatakan kuota 35 persen tersebut dibagi untuk tiga BUMN Pangan. Rinciannya, Bulog mendapatkan jatah 70 persen, sementara ID FOOD 20 persen dan Agrinas Palma 10 persen.
“Nah ini dari tiga BUMN ini, diberi pertanggung jawaban untuk mengendalikan pasar Minyakita di pasar-pasar SP2KP maupun pasar-pasar tradisional,” katanya.
Di sisi lain, Rizal mengatakan pihaknya juga mendapatkan penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan yang menyasar lebih dari 33 juta penerima manfaat.
Karena itu, menurutnya, Bulog harus pintar mengatur ritme penyaluran.
“Nah, ini kan kami juga mengatur ritmenya. Kemarin kami fokus untuk Ramadhan dan Idulfitri, Alhamdulillah lancar. Kemudian setelah ini kami fokus ke bantuan pangan,” ujarnya.
Setelah penyaluran bantuan pangan, Rizal bilang Bulog akan fokus kembali ke pasar.
Dia mengakui keterbatasan DMO untuk Minyakita terjadi karena harus berbagi dengan bantuan pangan juga.
“Jadi, memang keterbatasan DMO tersebut apabila dihadapkan dengan kebutuhan Minyakita untuk bantuan pangan. Jadi, kami berbagi,” kata Rizal.
Karena itu, Rizal meminta agar kuota DMO ke BUMN Pangan ditambah menjadi 65 persen.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Truk ODOL Masih jadi Masalah, Kemenhub Perketat dengan Pengawasan Digital
13 April 2026, 17:05
Menurut dia, dengan adanya penambahan kuota diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pasar sekaligus bantuan pangan.
“Sesuai arah dari Pak Mentan, kemarin diperintahkan kita untuk menambahkan pengajuan kuota DMO-nya, 65 persen. Harapannya bisa meng-cover untuk pasar dan termasuk untuk bantuan pangan,” ucapnya.
