Bagikan:

JAKARTA - Maraknya kegiatan pembalakan liar atau illegal logging disebut-sebut menjadi penyebab banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat (Sumbar), yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan sangat parah.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo setelah meninjau beberapa wilayah di Sumbar pascabanjir bandang dan longsor, terutama di Danau Maninjau dan Lembah Anai.

"Kemarin saya ke dekat Danau Maninjau dan Lembah Anai. Masalahnya itu, ada ilegal logging, kayu itu jatuh dari atas, terjadi banjir," kata Dody dalam media briefing Kesiapsiagaan Infrastruktur Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Kamis, 18 Desember.

Di Lembah Anai, Dody pun melihat ada sebuah bukit yang kondisinya sudah tergerus dan jika ada hujan besar susulan, dapat menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor kembali terjadi.

"Nah, itu ada satu bukit sudah sangat terjal (botak), sehingga waktu saya kemarin kesana itu sudah sempat memerintahkan ke timnya Pak Dirjen Bina Marga untuk bukit ini diatensi. Itu bisa sebabkan banjir lagi nanti, kalau hujannya masih lebat," ucapnya.

Sementara itu, ketika Dody meninjau sekitar Danau Maninjau, menurut pengakuan beberapa Wali Nagari (sebutan kepala desa di Sumatera Barat) mengungkapkan praktik pembalakan liar di sekitar wilayah tersebut sudah sering terjadi.

"Kalau di Maninjau, saya juga dikasih tahu oleh kepala desa (Wali Nagari) di sana illegal logging sudah sering terjadi. Hari ini di sini, besok di sono, sama, selalu masalahnya itu, illegal logging," terang Dody.

Hal itu pun membuat banyak kayu gelondongan terbawa arus saat banjir bandang terjadi. Tak hanya kayu-kayu gelondongan, rusaknya bagian atas perbukitan juga membawa batu-batu besar dan menyebabkan terjadinya longsor.

"Jadi, itu kayu-kayu pada jatuh semua, ada juga batu-batu besar jatuh dan sebagainya," jelas Dody.

Karena itu, pihaknya berharap kegiatan pembalakan liar bisa dicegah dan harus ada penindakan, agar banjir bandang tidak terulang lagi di kemudian hari.

"Jadi, ya, pertama kali harus kami jelaskan urusan ilegal logging, bagaimana agar kegiatan itu enggak dilakukan lagi. Baru setelah itu kami bicara masalah dari sisi infrastruktur yang bisa kami kerjakan di situ," imbuhnya.