Jelang Nataru, Pemerintah Ingatkan Pelaku Usaha Tak Mainkan Harga

JAKARTA - Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah mengingatkan pelaku usaha pangan agar tidak memainkan harga di tingkat konsumen demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan. Pengawasan di lapangan pun akan diperketat melalui keterlibatan Satgas Pangan.

Karena itu, Amran meminta para pengusaha untuk tidak memanfaatkan momentum Nataru demi keuntungan sepihak dengan cara melanggar regulasi harga.

“Tolong HET dipatuhi. Para pengusaha, sampaikan kepada jaringannya bahwa HET harus diikuti. Imbauan kami sudah cukup, sekarang saatnya bertindak. Dan satgas pangan langsung turun. Tidak boleh ada lagi alasan produksi kurang atau bahan baku tidak ada, karena faktanya stok kita melimpah,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis, 18 Desember.

Amran bilang kondisi pasokan pangan nasional saat ini berada pada level aman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras 2025 diperkirakan mencapai 34,79 juta ton atau meningkat 13,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog diproyeksikan mencapai 3,7 juta ton pada akhir 2025.

Selain beras, produksi daging ayam dan telur ayam ras juga menunjukkan indikator yang menggembirakan karena kondisinya surplus dalam menopang kebutuhan nasional.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional per Desember 2025, terdapat surplus produksi terhadap konsumsi daging ayam ras sebesar 147.900 ton dan 45.200 ton untuk telur ayam ras.

Amran juga menyoroti peran middleman atau tengkulak yang kerap mengambil keuntungan berlebih di tengah rantai distribusi. Ia menegaskan, pemerintah tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan.

“Yang kemarin ribut masalah beras, harus saya jelaskan di sini. Yang tersangka itu pelaku-pelaku, ada pupuk palsu, macam-macam, termasuk beras. Sudah 75 tersangka sekarang. Izin-izin kita cabut. Minyak goreng, pupuk, beras, dan seterusnya. Kalau tidak tegas, pemerintah yang dihujat,” ujar Amran.