Bujuk Nelayan Bayar PNBP demi Kesejahteraan, Menteri Trenggono: Hati Saya Menangis Lihat Nelayan Tidak Maju

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menggelar dialog dengan perwakilan nelayan guna membahas program prioritas peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui skema pascaproduksi.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, Menteri Trenggono ingin mendengar langsung kekhawatiran para nelayan terkait dengan agenda terbaru pemerintah itu.

“Saya bisa memahami dan menyelami apa yang terjadi di benak bapak-bapak semua, ini juga terjadi seluruh Indonesia," ujarnya di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Jumat, 21 Mei.

Menurut dia, pembayaran PNBP pascaproduksi sejauh ini belum diterapkan. Meskipun demikian, Trenggono memastikan jika skema pungutan yang bakal diluncurkan itu bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan menjadi lebih baik.

Selain itu, dia juga membeberkan jika dana yang terkumpul akan bermanfaat bagi belayan maupun ABK (anak buah kapal) untuk mendapat jaminan sosial meliputi asuransi kesehatan, kecelakaan, hingga jaminan hari tua yang selama ini belum tersedia bagi para pelaku industri kelautan maupun perikanan.

"Hasil peningkatan PNBP itu untuk membantu bapak-bapak nelayan juga. Nanti sebagian diperuntukan bagi nelayan tradisional, dan sebagian lagi untuk infrastruktur dan teknologi. Melihat nelayan yang tidak maju hati saya menangis," tegasnya.

Dalam catatan Trenggono, nilai produksi perikanan tangkap yang tidak sebanding dengan jumlah penerimaan negara, di mana setiap tahun mencapai ratusan triliun sementara yang diterima negara hanya ratusan miliar.

- https://voi.id/ekonomi/52819/tegas-di-depan-dpr-sri-mulyani-adukan-daerah-yang-buruk-kelola-anggaran-mana-saja

- https://voi.id/ekonomi/52699/ojk-fasilitasi-penyelesaian-masalah-guru-tk-yang-terjerat-utang-pinjol-rp2-5-juta-jadi-rp35-juta

- https://voi.id/ekonomi/52882/mimpi-jadi-negara-maju-makin-sulit-pertumbuhan-ekonomi-2022-diproyeksi-sri-mulyani-hanya-5-persen

Sebagai kompensasi, jika program PNBP pascaproduksi diterapkan maka tidak ada lagi pungutan untuk pengurusan izin kapal. Langkah ini dianggap cukup membantu para nelayan lantaran besaran PNBP sesuai dengan hasil tangkapan sehingga dinilai tidak menimbulkan kerugian bagi nelayan.

Mendengar penjelasan tersebut, KKP mengklaim para nelayan akhirnya menyambut baik program prioritas ini. Mereka bahkan disebut siap melakukan diskusi lebih lanjut dengan pemerintah untuk mengulas implementasi pembayaran PNBP pascaproduksi.

"Kami sampaikan terima kasih bahwa ternyata Pak Menteri bisa menerima apa yang kami keluhkan. Perlu juga ditekankan bahwa rencana ini supaya penuh keadilan, artinya jika ingin dikenakan (PNBP), ya harus dikenakan semua untuk sumber daya ikannya. Apalagi jika memiliki tujuan mulia, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan,” kata Wakil Ketua Mitra Nelayan Sejahtera Siswo Purnomo.