Bagikan:

JAKARTA - Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menjelaskan bahwa realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) tahun 2025 mengalami keterlambatan karena beberapa kendala teknis.

Menurutnya terkait masalah belanja K/L, sebenarnya tidak ada masalah besar yang berarti dan proses belanja ini merupakan kegiatan rutin yang biasanya berjalan secara reguler, hanya saja kecepatan realisasi belanja dari K/L cenderung berbeda-beda.

"Jadi kalau belanja K/L, Ini yang orang tanya masalah sih sebenernya gak ada masalah. Karena ini kan sesuatu yang berjalan secara reguler. Cuma biasanya kecepatan belanja dari K/L nya yang ada gap," ujarnya kepada awak media saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jumat, 3 Oktober.

Ia menjelaskan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah diumumkan sejak November 2024 dan aturan pelaksanaannya diterbitkan pada Januari 2025. Namun, pada bulan Februari terjadi efisiensi anggaran yang mengharuskan seluruh K/L melakukan penyesuaian kembali.

"Nah kemudian ini mulai berjalan, dan kita di bulan Februari kalau gak salah ada efisiensi. Jadi semua K/L harus melakukan adjustment lagi," tuturnya.

Menurutnya tahun 2025 merupakan tahun yang istimewa, karena K/L harus merencanakan ulang prioritas pengeluaran, sehingga jadwal pelaksanaan belanja menjadi mundur.

"Mereka melakukan perencanaan lagi. Gimana sih, mana yang prioritas, mana yang gak prioritas. Sehingga ini juga schedule-nya jadi agak mundur. Setelah itu baru berkontrak dan lain-lain. Sehingga di tahun 2025 ini agak mundur," jelasnya.

Ia cukup optimis target belanja K/L pada 2025 dapat tercapai, dengan pola yang kurang lebih sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Ini kita cukup optimis untuk bisa menyelesaikan belanja K/L di tahun ini. Ya more or less mirip-mirip lah sama modus di tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menyebut secara spesifik kementerian atau lembaga mana saja yang realisasi belanjanya cenderung lambat.