JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga awal Oktober 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencapai Rp815 triliun.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan bahwa angka tersebut mencerminkan sekitar 55 persen dari total pagu anggaran belanja K/L tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp1.481,7 triliun.
"Kalau dilihat dari angkanya kita sudah bisa belanjakan sekitar Rp815 triliun dari anggaran kita Rp1.481,7 triliun untuk belanja K/L," katanya di dalam media briefing kepada awak media, Jumat, 3 Oktober 2025.
Prima merinci bahwa sebagian besar belanja K/L dialokasikan untuk belanja pegawai yang porsinya mencapai 77 persen, sehingga realisasi belanja pegawai telah menembus angka Rp1.140,9 triliun.
Sementara itu, untuk belanja sosial atau bantuan sosial (bansos) realisasinya mencapai 72 persen dari pagu yang tersedia yaitu sebesar Rp1.066,82 triliun. Adapun belanja barang dan belanja modal terealisasi sebesar 45 persen atau setara Rp666,76 triliun.
Meskipun capaian belanja cukup signifikan, Prima mengakui masih ada tantangan dalam mengoptimalkan sisa anggaran hingga akhir tahun.
Ia menyebut bahwa dalam siklus belanja pemerintah, sekitar 38 persen dari anggaran K/L biasanya direalisasikan pada kuartal IV, yakni dalam tiga bulan terakhir tahun anggaran.
BACA JUGA:
“Kalau kita lihat dari siklus anggaran ya itu sekitar 38 persen daripada anggaran. Itu biasanya dilanjakan di 3 bulan terakhir ya. Mulai dari Oktober, November, Desember. Ini biasanya sekitar 38 persen,” jelasnya.
Namun, ia menyampaikan pelaksanaan belanja tahun ini tidak lepas dari hambatan, salah satunya adalah proses pembentukan kementerian/lembaga baru yang masih dalam tahap perencanaan struktur organisasi dan penganggaran, serta kondisi global dan situasi geopolitik turut mempengaruhi laju realisasi APBN.
Sebagai langkah antisipasi, Prima menyampaikan pemerintah telah menyiapkan strategi mitigasi, termasuk peningkatan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan K/L di semua tingkat, baik pusat maupun daerah.
“Di level teknis, Ditjen Perbendaharaan memiliki 34 kantor wilayah dan 182 kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) di seluruh Indonesia. KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) inilah yang melakukan verifikasi dan penyaluran anggaran,” ujarnya.
Prima menyatakan optimisme bahwa target penyerapan anggaran K/L tahun 2025 bisa tercapai sesuai harapan.
