JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dana milik pemerintah daerah (pemda) yang tersimpan di perbankan mencapai Rp233,11 triliun pada akhir Agustus 2025.
Angka ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir pada periode yang sama.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menyampaikan fenomena mengendapnya dana Pemda di bank bukanlah hal baru, lantaran salah satu penyebab utamanya adalah keterlambatan dalam merealisasikan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Pertama mereka perencanaannya, pembuatan APBD-nya, ini biasanya dilakukan sekitar bulan September-Oktober di tahun sebelumnya. Kemudian dari situ, mereka baru mulai berkontrak. Itu bahkan kalau saya lihat modusnya dari tahun ke tahun, itu kontrak itu biasanya baru dimulai sekitar bulan 4 jadi bulan April, itu baru kontrak tuh. Kemudian, direalisasi biasanya mulai cepat di tiga bulan terakhir," ungkap Prima kepada awak media dalam media briefing, Jumat, 3 Oktober.
Menurutnya pola semacam ini menyebabkan saldo dana Pemda di perbankan cenderung tinggi di pertengahan tahun, dan mulai menurun menjelang akhir tahun.
"Sehingga dengan siklus ini, uang-uang yang udah dibayar, Ini kan terakumulasi nih, Sisa tahun sebelumnya masuk lagi, ada tambahan lagi, DAU, paling eenggak yang block grant-block grant. Ini berkumpul lah di BPD-BPD itu. Ini yang menimbulkan saldonya jadi tinggi yang tadi katanya Rp223 Triliun. Tapi nanti pada saat akhir tahun, Ini dia akan menuju kepada angka Rp95-100 Triliun," ujarnya.
Prima juga menjelaskan dana yang mengendap tersebut umumnya berbentuk giro, sehingga mekanismenya cenderung dinamis dikeluarkan saat ada permintaan pembayaran, kemudian masuk kembali saat ada pemasukan.
BACA JUGA:
Dia menyampaikan faktor lain yang memengaruhi lambatnya serapan anggaran adalah rendahnya kapasitas belanja di beberapa daerah, sehingga pemerintah daerah diimbau untuk meningkatkan akselerasi belanja, agar APBD dapat berperan sebagai penggerak ekonomi lokal.
"Ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakannya dengan optimal sehingga uangnya ya nongkrong situ aja. Tadi mulai dari schedule, kontrak dan lain-lain. Nah ini yang menjadi tantangan buat daerah di mana dia mempercepat itu sehingga saldo kasnya ini bisa lebih baik, jadi enggak kelihatan tinggi," jelasnya.
