JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memperkirakan ada sekitar 33 persen masyarakat Indonesia yang akan mudik pada momentum Idulfitri tahun ini apabila pemerintah tidak melakukan upaya pencegahan.
“Gambaran ini didapat berdasarkan hasil survei yang kami lakukan,” jelasnya dalam keterangan pers secara daring, Sabtu, 15 Mei.
Atas dasar tersebut pemerintah kemudian mengambil langkah antisipasi guna mencegah mobilitas massal dengan maksud menekan penyebaran COVID-19 yang mungkin dibawa oleh pemudik.
“Dari potret itu kami kemudian mengambil banyak kebijakan bagaimana menekan angka survei tersebut,” tuturnya.
Secara terperinci, Menhub menjelaskan jika tak ada larangan dari pemerintah maka angka jumbo 33 persen penduduk Indonesia potensial untuk mudik.
“Tapi jika dilarang persentase ini kemudian menurun menjadi 11 persen,” imbuhnya.
Lalu, saat pelarangan ini dibarengi dengan kampanye secara masif melalui berbagai saluran, kemungkinan masyarakat yang akan tetap merayakan lebaran di kampung halaman turun menjadi 7 persen.
“Lalu, setelah kampanye dilakukan dengan tindakan nyata pelarangan dari kementerian maupun lembaga terkait semisal Polri, maka angka ini kembali turun menjadi 1,5 juta orang dan ini cukup sedikit,” tegasnya.
BACA JUGA:
Menhub mengklaim serangkaian strategi ini cukup efektif dalam menekan mobilitas warga masyarakat pada periode lebaran 2021.
“Hal tersebut ditandai melalui pencapaian target dari pemerintah untuk menekan angka mudik seminimal mungkin,” jelas dia.
Dalam kesempatan tersebut Budi juga mengungkapkan agar pemudik yang ingin kembali ke kota asal dapat memperhatikan waktu keberangkatan. Pasalnya, puncak arus balik diperkirakan bakal terjadi pada Minggu, 16 Mei dan Kamis, 20 Mei.
“Oleh karena itu kami menghimbau bahwa masyarakat jangan (pulang mudik) pada tanggal tersebut karena memang penuh," katanya.
