SMF dan PNM akan Bantu Pembiayaan Renovasi 40.000 Rumah, Lokasi Pertama Banten

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) alias SMF bersama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM akan membantu pembiayaan renovasi 40.000 rumah demi mewujudkan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dari diskusi kami, tahun ini awalnya 20.000 untuk renovasi (rumah) pembiayaan antara SMF dan PNM. Bahkan, beliau (Direktur Utama SMF) sendiri yang minta tambah jadi 40.000 (renovasi rumah) makasih, ya, Pak. Jadi, rakyat kami diberikan akses pembiayaan supaya seperti arah Presiden Prabowo, keluar dari jeratan rentenir," ujar Ara di kantor BPS, Jakarta, Selasa, 26 Agustus.

Ara menambahkan, target renovasi rumah pertama kali akan dilakukan di Provinsi Banten. 

"Jadi, kami kerja sama (dengan) PNM sama SMF. Nanti, mau buat sekali (program renovasi rumah) di Banten, ya. Nanti kalau boleh dua kali lagi di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Pak," katanya.

Namun demikian, Ara tidak merinci kapan dan besaran nilai kucuran pembiayaan dari SMF dan PNM tersebut. 

Pasalnya, data rumah tidak layak huni (RTLH) se-Indonesia masih disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

Senada dengan Menteri PKP, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai data perumahan Indonesia harus diharmonisasi dari berbagai pihak, baik kementerian dan lembaga hingga instansi non-pemerintah, agar program prioritas Presiden Prabowo tepat sasaran. 

"Buat BPS ini merupakan satu langkah untuk mengembangkan statistik sektoral. Dalam hal ini adalah statistik sektor perumahan. Kemudian, bagaimana data-data tersebut dikumpulkan ke BPS, lalu BPS melakukan validasi dan verifikasi," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Ara mengusulkan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar Rp48 triliun. 

Sementara pagu efektif anggaran yang diterima Kementerian PKP sebesar Rp1,8 triliun pada tahun depan.

"Kami mengusulkan tambahan anggaran Rp48 triliun untuk 2026, sehingga pagu indikatif sebesar Rp49,8 triliun," ujar Ara dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juli.

Menurut Ara, usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp45,55 triliun dengan target dua juta unit.

"Kami mohon doa dan dukungan dari teman-teman Komisi V. Kami mengusulkan dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37 persen untuk anggaran BSPS dengan target dua juta unit rumah di 2026," ucapnya.