SURAKARTA - Kementerian Keuangan melalui sejumlah Special Mission Vehicle (SMV) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), khususnya di kawasan kumuh.
Adapun SMV di bawah Kementerian Keuangan yang terlibat dalam program ini antara lain PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT Geo Dipa Energi (GDE).
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan kawasan Sangkrah di Kota Solo yang sebelumnya dikategorikan sebagai wilayah kumuh kini telah menunjukkan perubahan signifikan berkat program penataan dan peningkatan kualitas hunian.
Ananta menjelaskan, SMF merupakan special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki mandat khusus di bidang pembiayaan sekunder perumahan.
Ia menambahkan sejalan dengan mandat tersebut, program CSR SMF difokuskan untuk mendukung sektor perumahan, termasuk mendukung program pemerintah pembangunan 3 juta rumah.
"Sejak 2018, SMF telah melaksanakan program CSR, pengembangan rumah kumuh dan telah menyalurkan kurang lebih untuk 747 rumah di 33 kota, ide daripada CSR yang dilakukan oleh SMF ini atas arahan daripada Menteri Keuangan pada tahun 2018," jelasnya dalam peran Kementerian Keuangan dalam peningkatan kualitas permukiman dan pembiayaan masyarakat di Surakarta, Kamis, 12 Februari.
Ia menambahkan di Kota Solo, program pengembangan kawasan kumuh telah dilaksanakan dalam dua tahap.
Ananta menjelaskan tahap pertama pada 2022 mencakup pembangunan dan renovasi 47 unit rumah.
Berikutnya tahap kedua dilaksanakan pada 2025, dilakukan pembangunan dan renovasi sebanyak 56 unit rumah layak huni di kawasan Sangkrah dengan total nilai program Rp4,8 miliar. Selain itu SMF berkontribusi terhadap pembangunan 37 unit rumah di tahap kedua.
"Sehingga total rumah yang telah dibangun SMF dalam program CSR dalam pengembangan rumah kumuh adalah sebanyak 84 unit rumah," jelasnya.
Ia menjelaskan berdasarkan kajian DTS Indonesia, sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) sebesar 1,86 kali terhadap perekonomian artinya setiap investasi Rp1 triliun di sektor ini berpotensi mendorong peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp1,9 triliun.
Ananta menambahkan pogram ini secara khusus menyasar masyarakat berpenghasilan rendah pada kelompok desil satu dan dua, yang umumnya memiliki penghasilan tidak tetap dan tidak memiliki kemampuan mencicil pembiayaan perumahan.
"Sehingga program TGSL peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh merupakan salah satu solusi yang dapat dilaksanakan untuk menekan backlog kelayakan hunian," tegasnya.
Selain itu, program ini turut berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), antara lain pengentasan kemiskinan (SDG 1), kehidupan sehat dan sejahtera (SDG 3), akses air bersih dan sanitasi layak (SDG 6), serta kota dan permukiman berkelanjutan (SDG 11).
Ananta menegaskan, penanganan kawasan permukiman tidak dapat dilakukan secara parsial, sehingga program ini dirancang sebagai bagian dari penataan kawasan secara terpadu yang kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui perbaikan infrastruktur lingkungan, sanitasi, drainase, dan akses dasar lainnya.
"Kedepannya SMF akan terus memperkuat perannya tidak hanya sebagai penyedia likuiditas pembiayaan perumahan tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dan daerah dalam memastikan bahwa pembangunan perumahan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat," jelasnya.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Kemenkeu Incar PNM untuk Penyaluran KUR, Purbaya Klaim Siap Beli BRI jika Perlu
04 Februari 2026, 23:44 -
| EKONOMI
Bos Otorita Sebut 17 Perusahaan Minat Investasi Rp158,73 Triliun di IKN, Ini Daftarnya
25 November 2025, 22:04 -
| EKONOMI
Surat Utang SMF Jadi Instrumen Korporasi Pertama dalam Underlying Repo Bank Indonesia
20 November 2025, 13:25
Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani berharap pembangunan di Kelurahan Sangkrah tidak hanya berhenti pada perbaikan fisik hunian, tetapi juga mendorong kemandirian warga.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Surakarta bekerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk memberikan stimulan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro.
Menurutnya pendampingan serta akses pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat setempat.
“Tidak hanya dari sisi pemerintah, tapi bagaimana meningkatkan kemandirian dari masyarakat melalui pendampingan dan akses permodalan ke PIP,” ujarnya.
Astrid menambahkan, program tersebut akan disinergikan dengan UMKM Center yang telah berjalan di Kota Surakarta.
Ia menyampaikan program koperasi dan UMKM Pemkot Surakarta bersama dukungan PIP akan diprioritaskan untuk kawasan Sangkrah guna memperkuat kemandirian ekonomi warga.
