Bagikan:

JAKARTA - Special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), disebut akan mengucurkan anggaran negara sebesar Rp1,28 miliar untuk membenahi kawasan kumuh di Desa Teluk Pandeglang, Banten menjadi pemukiman layak huni.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan inisiatif ini merupakan bagian dari dana hibah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang disalurkan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Menurut dia, eksekusi dilapangan bakal melibatkan pemerintah kabupaten setempat dan Kementerian PUPR.

“Ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) yang dicanangkan oleh pemerintah terkait pembangunan kota dan permukiman sebagai langkah nyata mengentaskan rumah kumuh dan kemiskinan ekstrem,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Juli.

Ananta menjelaskan, Pandeglang menjadi kota ke 18 dari 21 lokasi yang bekerja sama SMF dalam pembenahan Kawasan kumuh . Selain itu, kawasan di sekitar, yakni Labuan, juga berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten.

“Adapun nilai strategis kawasan ini diantaranya PLTU Labuan II, Pantai Barat Selat Sunda, kawasan Koridor Pandeglang Kaduhejo, dan Kawasan Koridor Labuan Panimbang,” tuturnya.

Ananta berharap, masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya dengan terus menjaga dan merawat rumahnya sehingga bisa memberikan manfaat jangka panjang baik dari sosial maupun ekonomi.

Senada, Deputi I Kemenko PMK Nunung Nuryartono menyatakan rehabilitasi kawasan permukiman menjadi layak huni sangat penting dalam memerangi kemiskinan. Dia menilai efek berganda lain yang timbul adalah memiliki daya ungkit untuk meningkatkan pendapatan.

“Sinergi seluruh pihak bisa mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, seperti pengurangan beban masyarakat, strategi peningkatan pendapatan, dan strategi pengurangan kantong kemiskinan,” katanya.

Nunung menjelaskan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pandeglang pada Maret 2022 sebesar 1,82 persen.

“Persoalan yang dihadapi oleh fenomena kemiskinan ekstrem adalah persoalan yang multidimensi. Penduduk miskin ekstrem dengan keterbatasan pendapatannya yang sangat rendah acapkali kesulitan dalam mengakses pangan, papan, sandang, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sumber air bersih, sanitasi layak dan akses ekonomi,” ucap dia.

Untuk diketahui, hingga semester I 2023 SMF telah merealisasikan program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh total sebanyak 398 rumah dengan serapan anggaran mencapai Rp28,7 miliar di 21 kota Indonesia.