Kemenhub akan Tinjau Ulang Studi Kelayakan Stasiun Manggarai untuk Layani Kereta Jarak Jauh

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan akan meninjau ulang studi kelayakan terkait rencana memindahkan layanan kereta api jarak jauh (KAJJ) dari Stasiun Gambir ke Stasiun Manggarai.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono menyebut pihaknya terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR dan masyarakat, mengenai rencana tersebut.

“Terkait ini, tentunya kami menyambut baik setiap masukan yang ada. Kami akan mengecek lagi studi kelayakan Stasiun Manggarai dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, operator seperti KAI dan KCI,” kata Allan dalam diskusi di Kantor Kementerian Perhubungan, Kamis, 21 Agustus.

Menurut Allan, fokus utama Kemenhub tetap pada peningkatan kualitas layanan transportasi kereta dan memastikan keselamatan penumpang.

“Seperti yang diingatkan oleh Menteri Perhubungan bahwa kita fokus kepada pelayanan masyarakat. Fokus kepada kualitas pelayanan dan tentunya juga perketapian yang berselamatan,” ujarnya.

Sekadar informasi, rencana menjadikan Stasiun Manggarai untuk melayani KAJJ menuai sorotan, termasuk dari kalangan DPR yang menilai kajian soal kelayakan dan dampak operasionalnya harus diperhatikan dengan lebih matang.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade menyoroti kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang memusatkan layanan kereta api di Stasiun Manggarai, termasuk rencana pemindahan kereta jarak jauh dari Gambir.

“Salah satu yang paling penting ini Pak, ini kan, mohon maaf ya, ada seakan-akan pemaksaan dari Dirjen Kereta Api bahwa semua dipindahkan ke stasiun Manggarai. Bahkan, penumpang antarprovinsi pun misalnya kereta api itu nanti akan dipindahkan dari Gambir menuju Manggarai,” kata Andre dalam rapat Komisi VI DPR dengan Dirut KAI Bobby Rasyidin, ditulis Kamis, 21 Agustus.

Menurut Andre, keputusan tersebut tidak realistis. Pasalnya, akses menuju Stasiun Manggarai jauh lebih sulit. Bahkan, stasiun tersebut tidak memiliki lahan yang cukup untuk parkir kendaraan.

Politikus Gerindra itu pun mempertanyakan alasan investasi triliunan rupiah di Stasiun Manggarai. Ia menegaskan logika pelayanan publik seharusnya mengedepankan kemudahan penumpang, bukan sekadar proyek infrastruktur.

“Itu realistis enggak? Ya kan, banyak orang bilang enggak. Karena jalan aksesnya enggak ada, parkirnya enggak ada. Bapak bicara dengan Pak Menteri (Perhubungan), kenapa Dirijen Kereta Api itu investasi triliunan di Manggarai? Ini ngejar proyek atau ngejar pelayanan? Kan logikanya enggak masuk akal gitu loh,” tuturnya.

Menurut Andre, dibandingkan dengan Stasiun Manggarai, Gambir lebih tepat untuk dijadikan pusat layanan kereta api nasional. Apalagi, stasiun ini memiliki lahan parkir yang cukup luas.

“Kenapa enggak Gambir yang diurus? Gambir lebih luas, aksesnya gampang, parkirnya lebih luas. Kenapa Manggarai yang dipaksakan? Ini mindset-nya proyek atau pelayanan publik?” tegas Andre.

“Kenapa Manggarai? ya parkir enggak ada, aksesnya sulit. Itu Bapak harus berani bicara dengan Dirjen Perkeretaapian. Kita kan mindset-nya pelayanan publik Pak, bukan proyek. Itu tolong disampaikan ke DJKA itu,” sambungnya.

Karena itu, Andre meminta jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai operator kereta api untuk mengingatkan agar DJKA mempertimbangkan kembali rencana pemindahan kereta antarprovinsi dari Gambir ke Manggarai.

“Tolong Bapak (Bobby Rasyidin) ingatkan mereka (DJKA), jangan sampai karena kepentingan proyek, lalu kajian di zaman Orde Baru itu dipakai di zaman sekarang. Karena saya dengar informasinya kajian itu zaman Orde Baru itu,” katanya.