Sri Mulyani Tegur Daerah yang Malas Belanja APBD: Padahal APBN Sudah 'Bekerja Keras'

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghimbau kepada pemerintah daerah (pemda) untuk segera menggunakan APBD yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat guna mendukung perekonomian nasional.

Dalam penjelasannya, Menkeu menyebut anggaran APBD 2021 tercatat sebesar Rp984 triliun, naik dari 2020 yang sebesar Rp880 triliun.

Namun, realisasi hingga Maret 2021 hanya Rp80,6 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu pada periode yang sama sebesar Rp106 triliun.

“Jadi dalam hal ini kondisi APBD pendapatannya lebih tinggi, tetapi belanjanya lebih rendah. Ini yang perlu untuk menjadi pelajaran agar pemda dapat berperan serta sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi dengan menggunakan instrumen APBD yang dimiliki,” ujarnya dalam Rakor Pembangunan Pusat 2021 yang disiarkan secara virtual, Kamis, 29 April.

Menurut Menkeu, pemerintah pusat sudah mengambil langkah-langkah strategis guna mendorong perekonomian nasional melalui APBN. Hal ini harus disertai dengan transmisi kebijakan yang sama oleh pemerintah daerah agar orkestra pemulihan dapat berjalan seirama.

“APBN sudah bekerja untuk bisa mengakselerasi ekonomi, dan daerah harus melakukan hal yang sama,” imbuhnya.

Dalam penelusuran Menkeu, mandeknya realisasi belanja pada awal tahun ini tercermin dari jumlah simpanan daerah yang menggemuk di lembaga perbankan.

Dia menjelaskan bahwa hingga akhir kuartal I 2021 simpanan pemda diketahui sebesar Rp182,3 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dari periode yang sama 2020 dengan Rp177,5 triliun.

“Ini berarti masih ada dana APBD yang tersimpan di bank dan belum dibelanjakan untuk bisa membantu memulihkan ekonomi,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam APBN 2021 pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.743 triliun. Jumlah tersebut bakal disokong oleh penerimaan pajak Rp1.229 triliun, kepabeanan dan cukai Rp215 triliun. Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp298 triliun, serta hibah Rp900 miliar.

Sementara untuk belanja pada sepanjang tahun ini dialokasikan bujet sebesar Rp2.750 triliun. Angka tersebut membuat struktur APBN mengalami defisit sekitar Rp1.000 triliun yang dicukupi lewat sejumlah pembiayaan yang dirilis pemerintah.