JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani nampak bersemangat ketika menjelaskan penggunaan APBN 2022 pada rapat kerja dengan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, salah satu yang menjadi pokok bahasan adalah soal alokasi anggaran sosial yang digunakan untuk melindungi masyarakat di daerah.
“Saya juga ingin di depan DPD ini bapak ibu sekalian wakil-wakil daerah, dengan sistem otonomi dan desentralisasi sebetulnya kesehatan dan pendidikan itu didelegasikan ke daerah sehingga masyarakat juga seharusnya dilindungi oleh daerah. Sebab, rakyat itu adanya di daerah bukan di pusat karena di pusat itu tidak ada rakyatnya,” ujarnya pada Selasa, 7 Juni.
Menurut Menkeu, dalam tiga tahun terakhir masa pandemi penganggaran keuangan negara (APBN) telah menempatkan dana perlindungan sosial (perlinsos) lebih dari Rp400 triliun. Secara terperinci, anggaran perlinsos 2020 adalah sebesar Rp498 triliun, pada 2021 Rp469 triliun, dan pada 2022 sebesar Rp431 triliun.
“Kita lihat perlindos itu sekarang sudah di atas Rp400 triliun selama tiga tahun berturut-turut. Coba bapak ibu sekalian, saya ingin tanya teman saya di DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan –Kemenkeu) kita belanja sosial di APBD berapa? Ternyata cuma Rp11 triliun. Belanja sosial di APBD itu hanya Rp11 triliun,” tuturnya.
Untuk itu, Menkeu menilai jika peran pemerintah daerah kurang optimal karena selama ini posisi pemerintah pusat masih sangat dominan untuk melindungi masyarakat.
“Ini menggambarkan kalau konsep mengenai transfer ke daerah, tujuannya melindungi rakyat tetapi rakyatnya daerah sebagian ya masih di dominasi oleh pusat,” ucap dia.
“Demikian juga untuk kesehatan dan pendidikan yang didelegasikan ke daerah sebesar 5 persen dan 20 persen (dari mandatori belanja APBN). Memang ini sebagian besar untuk kebutuhan gaji dan lain-lain. Tetapi belanja pusat masih dominan, apalagi saat pandemi (sedang tinggi) kemarin dimana seluruh belanja di take over pusat. Mulai dari vaksinasi, perawatan pasien, insentif dokter itu semua dari APBN bukan dari APBD, “ jelasnya.
Sehingga, Menkeu ingin menerangkan bahwa APBN sebenarnya telah bekerja keras untuk meredam seluruh tekanan yang timbul akibat pandemi dalam beberapa tahun terakhir.
“Jadi saya ingin menggambarkan kepada bapak ibu sekalian, APBN itu mengambil apa yang disebut shock atau menjadi shock absorber yang luar biasa,” tutup Menkeu Sri Mulyani.
