Kementerian PU Ingin Bangun Infrastruktur Pakai Lahan Negara, Termasuk buat Tol Gilimanuk-Mengwi

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendiskusikan peluang pemanfaatan lahan negara yang dimiliki Badan Bank Tanah untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Hal itu dibahas Menteri PU Dody Hanggodo saat menerima kunjungan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja di kantor Kementerian PU, Kamis, 10 April.

Dody menyampaikan, kolaborasi dengan Badan Bank Tanah akan membuat lahan negara berkembang dan meningkat nilainya.

"Dengan kolaborasi ini, negara dapat meningkatkan nilai guna lahan dan mendapatkan tambahan income dengan konsep Hak Guna Bangunan (HGB). Nanti kami harus berkoordinasi lebih intensif sebagai tindak lanjut," ujar Dody seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 11 April.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra berharap, Kementerian PU dapat berkolaborasi dengan Badan Bank Tanah dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk membangun kawasan pada tanah milik negara.

"Kami ingin mengkombinasikan pembangunan jalan tol dengan pengembangan lahan, jadi aset tetap milik negara. Pemerintah akan bertindak sebagai developer dan operasionalnya dari investor," katanya.

Menurut Rachman Arief, benefit yang didapatkan dari pengembangan kawasan ini dapat diinvestasikan kembali sebagai dukungan pemerintah untuk pembangunan jalan tol. Sehingga, bisa mengurangi tarif maupun lamanya konsesi.

"Konsep ini layak dicoba pada pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi, Cileunyi–Garut–Tasikmalaya dan lain lain," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menyebut, dibandingkan dengan proses pembebasan lahan yang cukup memakan waktu, akan lebih mudah dan cepat apabila ada Bank Tanah yang menjamin kesediaan lahan negara siap guna.

Sejauh ini, kata Parman, total aset lahan dimiliki Badan Bank Tanah seluas 33.000 hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Badan Bank Tanah telah berperan dalam penyediaan tanah untuk beberapa proyek strategis, di antaranya Bandara VVIP di IKN seluas 621 hektare dan Hunian Modular TNI di IKN seluas 6,1 hektare," pungkasnya.