Pemerintah Pasang Target Tak Lagi Impor BBM dan LPG Mulai 2030

JAKARTA - Pemerintah menargetkan tidak akan melakukan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) pada 2030. Target ini sudah masuk dalam Strategi Energi Nasional. Saat ini, Indonesia masih menjadi negara pengimpor bahan baku untuk BBM dan LPG.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah berencana menyetop impor BBM dan LPG dalam waktu 9 tahun dari sekarang. Hal itu berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini.

"Memang dalam Strategi Energi Nasional ini kita rencanakan 2030 itu kita tidak lagi impor BBM dan diupayakan juga tidak impor LPG," katanya dalam konferensi pers virtual usai rapat pada YouTube Sekretariat Negara, Selasa, 20 April.

Selain itu, kata Arifin, dalam rapat juga membahas rencana pengurangan emisi yang didorong secara global. Indonesia perlu mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bauran energi nasional. Salah satunya dengan meningkatkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang kini harganya pun semakin murah.

"Pemanfaatan energi baru dan terbarukan kita baru 10,5 giga watt dan diharapkan meningkat pada 2025 sesuai target 23 persen, menjadi 24 ribu mega watt. Di 2035 kita upayakan bauran ini bisa meningkat mencapai 38 ribu mega watt. Di mana backbone yang kita harapkan dari pembangkit listrik tenaga surya yang dalam perkembangannya dari hari ke hari makin ekonomis," tuturnya.

Kata Arifin, Dewan Energi Nasional juga merumuskan sejumlah program untuk hilirisasi produk-produk batu bara. Selain itu, pemerintah juga harus segera selesaikan infrastruktur energi terkait gas dan listrik.

"Yang sangat penting karena kita ingin mencapai target 100 persen elektrifikasi. Sehingga dengan 100 persen elektrifikasi diharapkan seluruh masyarakat dan di seluruh daerah mendapat pasokan listrik," ucapnya.

Tak hanya itu, kata Arifin, program BBM Satu Harga yang dijalankan PT Pertamina (Persero) pun akan terus dilanjutkan. Menurut dia, tujuannya agar masyarakat Indonesia bisa menikmati BBM dengan harga sama dan membangkitkan ekonomi kerakyatan di daerah tersebut.

Di sisi lain, Presiden Jokowi berharap Dewan Energi Nasional bisa melihat momentum dan mengambil kesempatan di masa pandemi ini untuk masuk ke arah green economy atau pembangunan yang berbasis lingkungan.

"Saat ini semua negara maju pun sudah menuju ke green economy, dan kita juga bisa mengurangi risiko kerusakan-kerusakan lingkungan," jelasnya.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta agar strategi yang disusun oleh DEN dapat bersifat visoner dan implementasinya harus konsisten. Ia juga meminta penyesuaian Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

"RUEN yang lemah dan RUEN yang didasarkan pada poin-poin yang telah disampaikan pada Strategi Energi Nasional yang telah kita susun dipertimbangkan lagi agar bisa dilaksanakan secara sistemik," katanya.