Sandiaga Uno: Pembukaan Wisata Batam dan Bintan untuk Turis Singapura Masih Tunggu Pertemuan Jokowi dengan Lee Hsien Loong
Presiden RI, Joko Widodo bersama dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. (Foto: Dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan rencana pembukaan kembali wisata di Batam dan Bintan akan mundur dari target awal yakni 21 April. Ia menjelaskan hal ini karena pemerintah masih akan membahasnya lagi dengan pemerintah Singapura.

Dalam waktu dekat, kata Sandiaga Uno, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong akan datang ke Indonesia untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna membahas pembukaan pintu gerbang pariwisata untuk turis asal Singapura.

"Sebagai salah satu pintu masuk Nongsa dan Lagoi terus disiapkan, khususnya dengan Singapura. Kami lagi menunggu kedatangan PM beserta Menlu Singapura datang dan membahas hal ini bersama Presiden (Jokowi)," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 19 April.

Rencananya, Batam dan Bintan akan dibuka untuk wisatawan Singapura pada 21 April 2021 berbarengan dengan Hari Kartini. Izin pembukaan gerbang wisman diberikan dalam skema travel corridor arrangement yang disepakati kedua negara. Namun, rencana itu belum bisa dilaksanakan.

Kata Sandiaga, hal ini lantaran pemerintah daerah masih meningkatkan kesiapan. Salah satunya, persiapan yang berhubungan dengan penanganan laju kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau yang masih harus terus ditekan.

"Dari kasus COVID-19 di Batam ini harus kita perhatikan wacana dibukanya kembali Lagoi dan Nongsa. Pak Gubernur (Kepulauan Riau) meminta ini pada 20 Maret lalu. Tapi ini target yang menantang," tuturnya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan untuk membuka gerbang wisatawan asing, pemerintah harus memastikan berbagai tahapannya persiapan. Misalnya, pemeriksaan saat turis tiba di Indonesia hingga kepastian ihwal karantina turis.

Saat ini, kata Sandiaga, pembahasan kebijakan itu masih dirampungkan di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Satgas COVID-19. Termasuk, pemerintah Indonesia juga harus mengkaji kondisi negara asal turis dari sisi penanganan pandemi COVID-19 dan proses vaksinasi.

"Kami juga konsultasi dengan epidemiolog, dokter, kesehatan untuk pembukaan travel bubble ini," ucapnya.