Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Keuangan buka suara terkait perkembangan rencana skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2025.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) sedang membuat database tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinan dan lainnya.

Adapun, database ini akan menggabungkan seluruh data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), PLN dan Pertamina.

"Itu yang sedang dicoba dikombinasikan seluruh database yang ada, apakah itu dari DTKS, kemudian database yang ada di BKKBN, database yang dimiliki PLN dan Pertamina," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu, 11 Desember.

Isa menjelaskan semua data saat ini sedang dipadukan oleh BPS yang bertujuan untuk menjadi dasar untuk penyaluran BLT, seperti subsidi langsung, dan program lainnya agar dapat tepat sasaran.

"Semua sedang dipadukan oleh BPS dan itu akan menjadi dasar nanti BLT subsidi langsung dan lain sebagainya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran BBM bersubsidi telah rampung. Skema anyar ini dipastikan akan mulai diberlakukan pada tahun 2025.

"Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang InsyaAllah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas (rapat terbatas) dan setela diputuskan lewat ratas akan kami umumkan," ujar Bahlil kepada awak media, Rabu, 11 Desember.

Bahlil memastikan, keputusan ini diambil demi kebaikan semua pihak, baik pemerintah maupun penerima subsidi. Meski demikian Bahlil enggan membocorkan skema seperti apa yang akan diberlakukan dalam penyaluran BBM bersubsidi ini.

Saat ditanya terkait kapan aturan baru tersebut diimplementasikan, Bahlil menyebut skema baru ini akan mulai berlaku pada awal tahun 2025.

"Nanti setelah ratas, putus, baru saya umumkan, baru ketauan semua. (Awal) 2025 InsyaAllah," imbuh Bahlil.