Begini Cara Sri Mulyani Bentengi APBN dari Korupsi

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai aksi pencegahan korupsi di bidang keuangan negara, baik dari sisi penerimaan, belanja, serta pembiayaan. 

Hal tersebut seiring munculnya berbagai risiko di dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 maupun dalam upaya pemulihan ekonomi.

Dari sisi penerimaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengawal dan mengembangkan sejumlah kegiatan nyata guna mencegah korupsi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan.

Sebagai contoh adalah integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data importasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan kegiatan importasi serta kepatuhannya.

“Kami juga terus melakukan reformasi di bidang logistik nasional agar semakin kompetitif dan tentu tertata kelola secara baik di dalam rangka memperbaiki iklim investasi dan daya saing perekonomian Indonesia,” ujarnya secara daring dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022, Selasa, 13 April.

Dia menambahkan, dari sisi penerimaan negara yang bersumber dari pajak, Kemenkeu memanfaatkan basis data beneficial owner untuk menggali potensi penerimaan pajak dan memastikan kepemilikan dari kewajiban pajak.

“Kementerian Keuangan telah melakukan peningkatan validitas PNBP Minerba di dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan untuk memastikan kepatuhan dari para wajib pajak,” tuturnya.

Kemudian, untuk memperkuat proses bisnis secara digital, Kemenkeu juga telah mengembangkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Core Tax.

“Diharapkan dapat memperkuat institusi pajak menjadi penuh integritas, dan profesional, dan dapat memberikan pelayanan secara pasti dan mudah bagi para wajib pajak,” katanya.

Terakhir dari sisi belanja, Kemenkeu mendorong agar perencanaan, penganggaran, maupun pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan landasan tata kelola yang baik, transparan, serta akuntabel.

Salah satunya melalui integrasi perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga melalui aplikasi berbasis elektronik, serta untuk pemerintah daerah Kemenkeu mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

“Kami akan terus meningkatkan komunikasi dan menggunakan seluruh jalur serta kebijakan di dalam rangka meningkatkan kesadaran dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan negara secara amanah, bertanggung jawab, transparan, efisien, efektif, dan tidak koruptif,” tutup Sri Mulyani.