Wamenperin Ungkap Progres Investasi Apple: Mereka Sudah Berikan Respons Serius

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan kabar terbaru terkait investasi Apple di Indonesia.

Diketahui, investasi Apple berkaitan dengan perizinan pemerintah terhadap nasib masuknya IPhone 16 series ke Tanah Air.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, manajemen Apple saat ini telah menanggapi serius tentang kepastian total investasi senilai 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,5 triliun yang sebelumnya dinilai tidak adil oleh Pemerintah RI.

"Ya (mereka mau datang), mereka sudah memberikan respons serius. Dan kami juga sedang membahas peruntukannya investasi seperti apa," ujar Faisol kepada wartawan usai agenda Sarasehan 100 Ekonom di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 3 Desember.

Meski begitu, Faisol tak memberikan informasi lebih lanjut mengenai total nilai investasi Apple tersebut.

Begitu juga soal persyaratan yang sempat menjegal produk terbarunya, iPhone 16 untuk masuk ke Indonesia.

"Masih pembahasan. Pokoknya dalam waktu dekat (kami sampaikan)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, bahwa investasi Apple sebesar 100 juta dolar AS belum memenuhi asas berkeadilan.

"Berdasarkan rapat pimpinan hari ini dan setelah mempelajari proposal yang diusulkan oleh Apple, melalui asesmen teknokratis, Kementerian Perindustrian menganggap bahwa proposal yang disampaikan oleh Apple belum memenuhi aspek berkeadilan," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya, Senin, 25 November.

Agus menjelaskan ada empat aspek berkeadilan yang belum dipenuhi oleh perusahaan raksasa tersebut. Pertama, terkait perbandingan investasi Apple di negara-negara selain Indonesia.

"Hingga Saat ini, Apple belum investasi fasilitas produksi/pabrik di Indonesia," katanya.

Kedua, adalah terkait investasi dari produsen HKT lain di Indonesia. Contohnya, Samsung menggelontorkan Rp8 triliun dan Xiaomi sebesar Rp5,5 triliun.

Kriteria ketiga, yakni penciptaan nilai tambah dan pemasukan negara dari importasi. Terakhir adalah seberapa besar perusahaan yang berinvestasi di Tanah Air untuk menyerap tenaga kerja.