JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah sepakat bahwa penyuluhan pertanian akan berada di bawah koordinasi pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan).
Hal itu diungkapkan Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hingga Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Jakarta, Kamis, 28 November.
“Pertama mengenai penyuluh pertanian, baru saja disepakati bahwa nanti penyuluh pertanian yang sekarang tersebar di berbagai daerah nanti akan diatur melalui Perpres itu akan diatur oleh pusat cq (casu quo) Menteri Pertanian,” ujar Zulhas.
Zulhas juga mengatakan pemerintah menargetkan penambahan satu penyuluh pertanian untuk setiap satu desa di Indonesia. Langkah ini diambil untuk mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027.
“Tinggal nanti akan ada harmonisasi dan sekarang jumlahnya (penyuluh pertanian) dari 37.000 hampir 38.000 akan dilengkapi nanti satu desa satu penyuluh pertanian,” ujar Zulhas.
Zulhas mengatakan bahwa penyuluh ini diperlukan untuk mengajari para petani. Menurut dia, penambahan jumlah penyuluh ini diperlukan mengingat sektor pertanian sangat luas.
“Karena pertanian itu nanti akan luas. Pertanian padi, pertanian jagung, pertanian perkebunan, ada kelapa, kopi, ada coklat dan lain-lain, juga hortikultura. Petani kita harus diajari cara memakai pupuk, cara bibit yang bagus, dan seterusnya,” tuturnya.
BACA JUGA:
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan, langkah-langkah tersebut dilakukan menuju Indonesia swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan (swasembada pangan) maju lagi pada 2027. Jadi waktu kita pendek sekali,” ucapnya.